Kritik Pemerintah di Sidang MPR, Zulkifli Hasan Dianggap Tak Etis
- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Pidato yang disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam Sidang Tahunan MPR dianggap tidak etis, karena banyak mengkritik sektor ekonomi di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, selaku pimpinan MPR, Zulkifli Hasan seharusnya lebih banyak menyoroti hal-hal yang merupakan fundamental kenegaraan seperti pelaksanaan konstitusi dan dasar negara.
"Saya kira kurang pada tempatnya Pak Zulkifli menyampaikan hal-hal yang merupakan fungsi legislatif atau bukan sebagai pimpinan MPR," ujar Aria di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Aria menyampaikan, agenda sidang tahunan MPR-DPR-DPD, sejatinya merupakan forum pemaparan visi dan laporan setiap lembaga tinggi negara. Aria berpandangan pemanfaatannya sebagai sarana untuk melontarkan kritik kepada pemerintah seperti yang dilakukan Zulkifli, merupakan hal yang tidak tepat.
"Saya kira tidak tepat kalau harus menyinggung pada posisi beliau sebagai eksekutif dan legislatif karena Pak Zul adalah pimpinan MPR yang lebih pada aspek bukan hanya masalah yang mikro ekonomi, tapi lebih kepada persoalan yang visioner," ujar Aria.
Ketua MPR, Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), saat berpidato Kamis pagi tadi, menilai daya saing ekspor Indonesia harus ditingkatkan. Dia berpandangan sektor industri nasional masih lemah sehingga tidak memberi kontribusi signifikan untuk ekspor.
"Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," ujar Zulkifli Hasan.
Masalahnya, kata Zulkifli, nilai cicilan untuk utang itu saja mencapai Rp400 triliun. Uang sebanyak itu setara dengan tujuh kali Dana Desa dan enam kali anggaran kesehatan.
Ketua MPR juga meminta pemerintah tetap selalu memperhatikan nasib masyarakat miskin. Mereka, katanya, sangat rentan dengan perubahan harga, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok pangan.
