- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur pada Minggu besok, 26 Agustus 2018 masih memunculkan pro dan kontra. Sejumlah kalangan menganggap acara tersebut melanggar aturan dan dinilai berpotensi mengganggu ketenangan warga Kota Pahlawan.
"Itu jelas melanggar. Bisa dijerat dengan Undang-undang Pemilu, bisa dengan Undang Undang soal makar karena sudah diatur, kalau mau ganti presiden melalui mekanisme Pemilu bukan model jalanan," kata Ketua PKB Surabaya, Musyafak Rouf di kantor PKB Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 25 Agustus 2018.
Musyafak menjelaskan, Kota Surabaya sudah mulai tenang setelah sempat dibuat resah akibat peristiwa serangan bom oleh kelompok teroris beberapa waktu lalu. Deklarasi #2019GantiPresiden menurutnya akan membuat panas lagi Kota Pahlawan. "Kalau menyelesaikan persoalan dengan model jalanan nanti akan terjadi kaos," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya itu.
Apalagi, lanjut Musyafak, deklarasi itu akan memobilisasi orang banyak. Jika kelompok yang menolak juga datang, kekacauan berpotensi terjadi di Surabaya.
"Bukan karena takut, tapi kita masih aman warga Surabaya. Emang bangsa ini yang saat ini solid dan bersatu, tidak ada perpecahan antarumat, tidak ada perpecahan antarbangsa," kata dia lagi.
Sementara itu, pengurus PKB Fandi Utomo mengatakan bahwa deklarasi Ganti Presiden jika tetap digelar bisa masuk dalam unsur pidana Pemilu. "Yang pertama, itu kampanye mendahului. Kedua itu provokasi. Dua-duanya memenuhi unsur Pidana Pemilu. Saya kira tidak hanya Kepolisian, Bawaslu juga bisa melakukan tindakan pencegahan," ujar mantan Anggota Fraksi Demokrat DPR RI itu.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan bahwa rencana deklarasi Ganti Presiden di Tugu Pahlawan Surabaya tidak mengantungi izin. Namun panitia tetap akan menggelarnya. Deklarasi disebut dihadiri Neno Warisman dan Ahmad Dhani. "Mas Dhani sekarang sudah di sini (Surabaya)," kata juru bicara deklarasi Ganti Presiden, Tjetjep M Yasin.
Anies soal Pilpres 2024: Ini Bukan soal Ganti Presiden tapi Ganti Kebijakannya
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye perdana di sejumlah lokasi di Jakarta seperti Tanah Merah dan Ciracas.
