- VIVA/Adinda Purnama Rachmani
VIVA – Sudah 14 tahun, pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, masih menjadi misteri. Pemerintah Indonesia gagal mengungkap dalang pembunuhan Munir.
Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kasus pembunuhan ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, pun masih menjadi sebatas janji tanpa bukti.
Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, (Kontras) Yeti Adriani, mengatakan menjelang akhir periode pemerintahan Jokowi, tidak ada kemajuan dalam pengungkapan kasus ini.
Menurutnya, pernyataan Presiden justru bertolak belakang dengan tindakan yang ditunjukkan pemerintah.
"Kita bisa saksikan pemerintah tidak mampu mengungkap, Presiden juga masih menolak penyelidikan TPF (tim pencari fakta) Munir. Tindak kebijakan tersebut bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan Presiden. Di tahun ke-14, sekali lagi negara belum mampu untuk memberantas pembunuhan Munir," ucap Yeti di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat, 7 September 2018.
Yeti mengatakan, ketidakjelasan dokumen penyelidikan TPF meninggalnya Munir sengaja diabaikan, dihilangkan, atau setidaknya tidak diketahui status keberadaannya.
Menurut Yeti, situasi seperti ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Indonesia. "Ini adalah satu situasi buruk di pemerintahan Jokowi dan menjadi cambuk bagi Presiden dan penegak hukum," ucap Yeti. (ase)
Kenang Munir, 7 September Diusulkan Jadi Hari Pembela HAM
Usulan Hari Pembela HAM Nasional pada 7 September bertepatan dengan hari kematian aktivis HAM, Munir.
