Mendagri: Korupsi Massal DPRD Kota Malang Pertama Dalam Sejarah RI
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan korupsi massal yang terjadi di DPRD Kota Malang sebagai hal yang luar biasa. Ditangkapnya 90 persen legislator dalam kasus suap merupakan yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia.
"Yang terjadi di Kota Malang ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia. Di mana menyebabkan salah satu lembaga menjadi macet fungsinya karena tidak kuorum," kata Tjahjo saat hadir dalam pelantikan 40 anggota PAW DPRE Kota Malang, Senin, 10 September 2018.
Tjahjo mengatakan Kemendagri telah memberikan pendampingan untuk pemerintahan Kota Malang dengan mengeluarkan kebijakan diskresi. Langkah diskresi untuk memastikan DPRD Kota Malang kembali bekerja sesuai fungsinya.
Pertama, dengan membentuk tim satuan tugas penggantian antarwaktu (PAW) terdiri dari Pemprov Jatim, Pemkot Malang, KPU dan semua parpol. Hasilnya administrasi PAW berjalan cepat, dan pelantikan 40 anggota PAW DPRD Kota Malang dapat dilakukan, hari ini.
"Jangan sampai pengambilan keputusan politik pembangunan di Kota Malang terganggu. Apalagi menyangkut anggaran yang harus selesai 15 Desember nanti. Karena apa pun DPRD satu kotak dengan Pemda yang menyusun anggaran. Sehingga penyusunan perda-perda, fungsi pengawasannya jalan, fungsi menggerakkan dan mengorganisir masyarakat juga jalan, saya kira ini langkah yang tepat," ujar Tjahjo.
Tjahjo berharap seluruh anggota DPRD Kota Malang harus tahu wilayah yang menjadi ranah rawan korupsi. Seperti retribusi pajak dan pengadaan barang jasa, agar segala pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan baik.
"Ke depan, Kota Malang akan selalu menjadi perhatian kami di Kementerian Dalam Negeri. Anggota dewan itu mitra sejajar pemerintah daerah. Saling mengisi, saling mengawasi, saling mengoreksi, dan sama-sama saling memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah," tutur Tjahjo.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta agar rohaniawan atau pemuka agama memberikan siraman rohani dan penyegaran kepada anggota dewan PAW. Sebab, 41 anggota dewan yang sebelumnya ditangkap KPK bermasalah dengan integritasnya.
Soekarwo mengklaim kebijakan maupun pelayanan publik di Jawa Timur berjalan sangat baik. Provinsi yang dia pimpin menjadi provinsi nomor satu untuk kategori pelayanan publik, namun lemah di sisi integritas.
"Jawa Timur kebijakan baik, integritas yang kurang karena tidak ada mesin yang bisa membuat integritas. Di Jawa Timur pelayanan nomor satu, hanya saja kalau integritas itu yang kurang. Ini menjadi monumen penting untuk meningkatkan integritas," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo.
Pakde Karwo berharap 40 anggota yang telah dilantik sebagai anggota DPRD tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dengan dilantiknya 40 anggota PAW DPRD Kota Malang, kini lembaga legislatif itu kembali memiliki 45 anggota DPRD.
"Kami yakin 45 anggota DPRD saat ini adalah orang tangguh, tidak mudah tergoda. Saya titip doa, nanti yang pimpin doa tolong didoakan tentang integritas selipkan dalam doa," kata Pakde Karwo. (ase)
