Eks Koruptor Tetap Boleh Nyaleg, KPK Hargai Putusan MA

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Mahkamah Agung mengabulkan uji materi sejumlah calon anggota legislatif berlatarbelakang mantan terpidana kasus korupsi di Pemilu Legislatif 2019. Mahkamah juga menetapkan bahwa Peraturan KPU (PKPU) terkait itu dianggap bertentangan dengan Putusan MK tahun 2016.

img_title Ketua KPU Pastikan Proses Verifikasi Pemilu Berjalan Sesuai Ketentuan

Merespons itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menghargai putusan MA. Namun, lembaga antirasuah itu tetap akan memperjuangkan upaya-upaya  mencegah mantan koruptor untuk menjadi wakil rakyat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kepastian (putusan) itu sudah dibuat dan kami harus menghargai, sambil KPK akan tetap terus melaksanakan wewenangnya," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Jumat, 14 September 2018.

img_title Polemik Panjang Kejaksaan Agung Versus Raja Malaysia soal Status Tahanan Najib Razak

Menurut Saut, semua lembaga negara maupun lembaga penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing.

Seperti putusan MA atas polemik KPU RI dan Bawaslu misalnya, kata Saut, sudah diputuskan, sehingga tidak akan ada lagi polemik mengenai pencalonan anggota legislatif yang rencananya proses kampanyenya akan digelar sebentar lagi.

img_title Hinca sebut Demokrat Pelajari Serius soal Putusan MA terkait Suket Gibran, Siggung Supremasi Hukum

"Semua kita diberi peran dan kesempatan mewarnai peradaban hukum dan politik kita sejalan dengan pemahaman masing masing dan wewenang kita," kata ?Saut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 Huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten / Kota. Dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait penghapusan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

MA menilai PKPU bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu PKPU tersebt dianggap bertentangan dengan Putusan MK No. 71 / PUU-XIV / 2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, yaitu rentang yang memisahkan kepada publik yang menjadi mantan terpidana.

Gedung Mahkamah Agung

Putusan Lengkap Mahkamah Agung: Tidak Ditemukan Bukti Gibran Miliki Ijazah di Luar Negeri

Mahkamah Agung (MA) mengunggah secara lengkap putusan terkait permohonan kasasi yang diajukan Subhan mengenai pembatalan Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran

img_title
VIVA.co.id
11 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut