Gerindra Keberatan Hasil Riset LSI soal Aksi 212 Picu Tren Intoleransi
VIVA – Partai Gerindra keberatan dengan simpulan hasil riset Lembaga Survei Indonesia bahwa Aksi 212 meningkatkan tren intoleransi di Indonesia. Gerindra malahan mengklaim aksi itu sebagai bentuk perlawanan terhadap intoleransi agama.
"Gerakan 212 bukan gerakan intoleransi, justru gerakan edukasi dan perlawanan terhadap intoleransi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mudjahid di kompleks Parlemen di Jakarta pada Selasa, 25 September 2018.
Sodik mendasarkan itu pada latar belakang Aksi 212, yakni penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jika penistaan agama itu tidak ada, katanya, tidak akan ada aksi 212. "Karena setiap orang apalagi pejabat seperti Ahok dan lain-lain harus menghormati dan menghormati ajaran agama lain dalam suatu urusan, bukan malah melecehkannya," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menilai aksi 212 juga berlangsung tertib. Juga tidak menyalahi aturan atau hukum. "Bahkan tidak ada satu pun tanaman yang rusak saat aksi 212," katanya.
LSI menyebut setelah 2016, angka warga muslim yang keberatan terhadap kepala daerah atau pemimpin nonmuslim terus meningkat. Pada 2016 disebut ada 40 persen warga muslim yang keberatan memiliki gubernur nonmuslim.
Angka itu meningkat pada 2017 menjadi 48 persen dan pada 2018 menjadi 52 persen. Di survei lain pada 2016, warga Muslim yang menolak mempunyai presiden nonmuslim adalah 48 persen. Angkanya meningkat pada 2017 menjadi 53 persen dan 58 persen pada 2018.
"Sejak tahun 2016 tren intoleransi nonmuslim jadi pejabat publik itu meningkat," kata peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi di Jakarta pada Senin, 24 September 2018.
Tak Lapor Surya Paloh, Waketum Nasdem Klaim Temui Prabowo Tanpa Wakili Partai
Waketum Nasdem menegaskan tidak ada pembicaraan politik dengan Prabowo.
