- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
VIVA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan pihaknya membagi tujuh zona atau wilayah dalam memetakan kerawanan di Pemilu 2019 mendatang. Nantinya, setiap zona akan membantu wilayah yang membutuhkan pasukan untuk mengamankan Pemilu 2019.
"Dari Polri kami klasterkan menjadi tujuh zona. Zona satu wilayah Aceh, Medan, Riau, Kepri dan Palembang. Zona dua wilayah mulai dari Sumbar sampai Lampung. Zona tiga itu Banten, DKI Jakarta, Jabar. Zona empat Jateng sampai NTT. Zona lima Kalimantan. Zona enam Sulawesi. Zona tujuh Papua," kata Dedi kepada VIVA, Rabu, 26 September 2018.
Tujuh zona tersebut, kata Dedi, akan disiagakan sebanyak 41 ribu personel Brimob. Tak hanya memetakan tujuh zona, polisi juga mempersiapkan lima satuan tugas besar, salah satunya satgas pengamanan preventif dan preentif dalam bentuk Operasi Mantap Brata.
"Operasi ini melaksanakan tugas-tugas pengaturan penjagaan patroli pada daerah-daerah dianggap rawan dan memiliki keterkaitan dengan pemilu," katanya.
Kemudian, lanjut Dedi, pihaknya juga memiliki Satgas Nusantara. Tugasnya adalah melakukan patroli siber dan memonitoring seluruh pergerakan di media sosial. Satgas ini mulai ada dari tingkat Mabes hingga Polres.
"Ini juga sebagai cooling system apabila di medsos terjadi viralisasi black campaign maupun negatif campaign," katanya.
Satgas Nusantara ini juga memiliki Sub Satgas penindakan penegakan hukum apabila dalam dinamika media sosial ditemukan baik perorangan maupun kelompok membuat berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, fitnah dan penghinaan.
Lebih lanjut, Dedi menuturkan, Polri juga memiliki Sub Satgas Money Politik yang bekerja sama dengan KPK, Bawaslu dan Kejaksaan. Satgas ini juga mulai dari dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.
Khusus penanganan kerawanan di Papua, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini juga mengatakan, Polri akan menggelar operasi bersandi Maneng Kawi.
"Operasi tersebut menanggulangi gangguan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua. Kami anggap Papua kerawanan paling tinggi dibanding daerah lain. Dari sisi geografis, demografis termasuk ancaman KKB (kelompok kriminal bersenjata)," tuturnya.
Selanjutnya, kata Dedi, Polri pun tetap menggelar Operasi Tinombala di Sulteng. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kelompok terorisme yang masih eksis di Poso.
"Kemudian kami menggelar Satgasus Terorisme. Khusus lebih banyak di daerah Jawa maupun daerah kita anggap rawan aksi serangan terorisme selama pemilu," ujarnya.
Tak hanya ditingkat Mabes, Polri juga meminta setiap Polda memetakan setiap kerawanan di masing-masing wilayah. Sebab, setiap wilayah memiliki kerawanan yang berbeda.
"Jadi untuk melakukan mapping dan memprofil kerawanan daerah itu bukan up down tapi buttom up. Jadi dari wilayah betul-betul memetakan polres yang memiliki kerawanan baru dihitung dimensi dan indikatornya. Ketemulah tingkat kerawanan di tiap Polres," katanya.
