- VIVA/Ridho Permana
VIVA – Sejumlah kepala daerah, terang-terangan mendeklarasikan dukungannya ke calon presiden patahana, Joko Widodo. Sebut saja, Gubernur Papua, Lukas Enembe, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, hingga Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah. Terbaru, 10 bupati di Sumatera Barat mendukung Jokowi.
Dengan persoalan itu, Kode Inisiatif menggelar diskusi yang menghadirkan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja dan tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga, Sudirman Said.
Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaedi mengatakan, ada kekhawatiran potensi pelanggaran yang dilakukan kepala daerah, setelah terang-terangan mengutarakan dukungannya ke salah satu pasangan calon.
"Saya ketika pulang kampung istri di Bukittinggi (Sumatera Barat) beberapa waktu lalu, ada yang nanya boleh tidak bupati mendukung salah satu pasangan calon. Tentu, tidak ada larangan. Tetapi, bagaimana jika camat, kepala desa dikerahkan untuk mendukung pasangan tersebut," kata Veri di Jakarta Pusat, Rabu 26 September 2018.
Untuk itu, menurutnya, Bawaslu perlu melakukan langkah-langkah tegas. Jangan sampai proses demokrasi dinodai dengan kecurangan-kecurangan.
"Bawaslu perlu juga memikirkan hal ini. Kepala daerah harus tahu kamar-kamarnya masing-masing. Jika ingin kampanye, boleh cuti," katanya.
Viral Video Lawas Mahfud MD pada Tahun 2019: Semua Pemilu Dituduh Curang oleh yang Kalah
Pada video lawas yang kembali viral ini dengan lantang serta penuh pencerahan, Mahfud MD ini menyatakan bahwa pihak yang kalah cenderung mengklaim bahwa adanya kecurangan
