- Adinda Purnama
VIVA – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menghadiri diskusi publik “Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia 2019-2024”. Dalam sambutannya, Sudirman mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sudirman juga menceritakan masa-masa menjabat sebagai menteri ESDM selama dua tahun dalam Kabinet Indonesia Kerja.
"Saya pernah menjabat menteri ESDM di pemerintahan ini, saya apresiasi kinerja hampir dua tahun menata ulang sektor ESDM yang ditinggalkan dengan kondisi runyam. Saat itu kondisinya menteri dan kepala SKK-nya dipenjara," kata Sudirman Said di Gedung Prakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Oktober 2018.
Selain itu, Sudirman mengatakan, dalam waktu 23 bulan dirinya sudah berhasil meningkatkan confidence level di sektor ESDM, termasuk dalam menyelesaikan mafia migas. Dia bangga sudah masuk dan menikmati masa indah saat menjabat menjadi Menteri ESDM.
"Saya merasa sudah melalui masa kritik dari sisi etik, sehingga bisa melakukan hal lain. Minimal jika orang bercerai itu ada masa indah, dan saya sudah lewat," katanya.
Sudirman menilai, walaupun dirinya pernah bekerja dalam pemerintahan Jokowi, bukan berarti tidak bisa pindah ke kompetitor. Menurutnya, dalam waktu yang lama dia memiliki hak untuk berpindah ke kubu calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Saya sudah lebih dari dua tahun jadi boleh pindah ke kompetitor," katanya.
Kembalikan Prinsip Teknokratik
Guna mengejar ketertinggalan, Indonesia harus mengembalikan prinsip teknokratik dalam pembangunan ekonomi. Prinsip ini hanya bisa tegak bila kepemimpinan nasional ada pada pribadi yang berintegritas, memiliki wawasan luas, dan kompetensi manajerial.
Menurut Sudirman yang juga direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto–Sandiaga Uno, menghadapi tekanan global, semakin terbukti ekonomi Indonesia memiliki kerawanan fundamental.
Setidaknya ada lima kerawanan fundamental yang dihadapi ekonomi Indonesia, yakni kemiskinan masih menjadi masalah besar, struktur produk domestik bruto (PDB) yang belum kokoh, separuh dari angkatan kerja dalam kondisi rentan, ketergantungan yang tinggi pada faktor eksternal, dan peran oligarki yang cukup dominan.
“Ini semua menjadi bukti kita masih harus bekerja keras untuk membangun faktor-faktor fundamental ekonomi kita. Ekonomi kita belum sekokoh yang kita harapkan bersama,” ujarnya.
Dalam pandangan Sudirman, salah satu aspek yang mencemaskan adalah, meskipun pengangguran terbuka disebut sekitar 7 juta orang, tetapi jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam sepekan mencapai 40 juta. Dan dari seluruh orang yang bekerja, 58,22 persen masuk dalam kelompok pekerja informal.
“Ini berarti jumlah anggota masyarakat yang hidupnya tidak cukup ‘aman’ cukup besar," katanya.
Ekonomi Indonesia, terang Sudirman, juga tidak cukup tahan diterpa guncangan dari luar. Sejak 2012 terus mengalami defisit transaksi berjalan. Ekspor tidak mampu melampaui impor, dan investasi terbesar berbentuk portofolio yang sewaktu-waktu menghadapi capital outflow.
"Ada kecemasan, bila kerawanan-kerawanan ini tidak diatasi maka Indonesia bisa masuk jebakan negara dengan penghasilan menengah selamanya. Itu artinya kita tidak mampu naik kelas, dan sebagian besar rakyat akan hidup dalam serba keterbatasan,” tuturnya.
“Untuk menghindar dari jebakan ini, Indonesia memerlukan pembenahan mendasar dalam pengurusan ekonominya," katanya.
Jalan keluarnya, lanjut dia, Indonesia harus mampu membebaskan diri dari tiga hal yaitu, bebas dari kemiskinan, bebas dari pengangguran, dan bebas dari ketimpangan sosial. Karena itu, tim Prabowo-Sandi tengah terus mematangkan konsep pembangunan ekonomi nasional 2019-2024.
“Kedaulatan pangan harus diwujudkan tanpa kompromi, UKM dan ekonomi pedesaan harus direvitalisasi, harga-harga sembako harus distabilkan dengan memperkuat peran Bulog sebagai badan penyangga kestabilan pangan," ujarnya.
Perhatian utama pembangunan ekonomi empat tahun ke depan adalah golongan menengah ke bawah, agar daya beli masyarakat dapat terjaga bahkan terdongkrak. Bila seluruh rakyat memiliki daya beli cukup kuat, karena harga terjangkau dan lapangan kerja tersedia, maka usaha-usaha besar, menengah, dan kecil juga akan memiliki pasar yang kuat.
Pembenahan aspek fundamental ini akan memerlukan dua prasyarat. Pertama, kepemimpinan nasional harus di tangan pribadi yang berintegritas, tegas, berwawasan luas, dan memiliki kompetensi manajerial. Kedua, Indonesia harus mengembalikan prinsip teknokrasi dalam pembangunan ekonomi.
"Ekonomi Indonesia harus dikelola oleh para ahli pada bidangnya. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi prasyarat bagi hadirnya teknokrasi dan kepemimpinan yang efektif,” kata Sudirman.
