- ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
VIVA – Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla selama satu periode ini menargetkan sebanyak 23 juta sertifikat yang dibagikan secara gratis untuk masyarakat seluruh Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, merinci selama tiga tahun terakhir ini ada tujuh juta sertifikat yang sudah dibagikan, dan pada 2018 ini ditargetkan sebanyak tujuh juta sertifikat untuk masyarakat.
Jadi, kalau di total selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 14 juta sertifikat. Nantinya, tahun depan ditargetkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebanyak sembilan juta sertifikat.
"Insya Allah akhir pemerintahan Pak Jokowi itu 14+9 (jadi) 23 juta masyarakat menerima sertifikat," ujar Sofyan Djalil di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018.
Sofyan mengatakan, memang dalam proses sertifikasi tanah itu mengalami kendala yaitu, soal lamanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat, karena dulu tidak boleh dikeluarkan sertifikat sebelum bayar BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
"Kemudian kita terobos BPHTB terutang. Kita enggak ada urusan dengan BPHTB pokoknya sertifikat kita keluarkan, kewajiban pemerintah daerah untuk mencari BPHTB," tuturnya. (ase)
Menteri AHY Bongkar 2 Kasus Mafia Tanah Bernilai Miliaran di Jawa Timur
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan adanya kasus mafia tanah di Jawa Timur bernilai miliaran rupiah
