- Rifki Arsilan
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto mengklarifikasi terkait peristiwa video pembakaran bendera yang viral di masyarakat melalui media sosial.
Klarifikasi ini dilakukan setelah menggelar rapat koordinasi bersama dengan Kapolri, Jaksa Agung, Kemendagri, Kemenkumham, MUI, dan perwakilan dari PBNU untuk membedah secara transparan apa yang sesungguhnya terjadi di Limbangan Garut .
Wiranto menjelaskan peristiwa yang viral itu yakni video peristiwa yang terjadi pada Senin 22 Oktober 2018, saat acara peringatan hari Santri Nasional ke-III di lapangan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang dihadiri oleh sekitar 4.000 santri dari berbagai Pondok Pesantren dan Ormas Islam.
"Memang telah terjadi peristiwa pembakaran bendera yang berlafalkan kalimat Tauhid dan lkat kepala, yang oleh pembakar diyakini sebagai simbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di mana HTI memang merupakan ormas yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan," kata Wiranto di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 23 Oktober 2018.
Wiranto mengatakan, Hari Santri yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tiga tahun yang lalu berdasarkan Keppres Nomor 22 Tahun 2015, bertujuan agar semangat para tokoh ulama Islam dan para santri yang menempatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathamah dan ukhuwah basyariah sebagai sumber inspirasi untuk menegakkan kemerdekaan, dapat terus mewamai kehidupan bangsa lndonesia saat ini dan yang akan datang.
Wiranto mengatakan, saat ini, peristiwa tersebut telah berkembang secara meluas di media sosial sejak malam hingga pagi tadi. Akibatnya berbagai pendapat pro dan kontra terus bermunculan.
"Dengan berbagai pendapat yang cenderung mengadu domba antar Ormas, bahkan antar umat beragama yang dapat menimbulkan terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat yang pada akhirnya hanya akan mengusik persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara yang sedang membangun. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah-Iangkah dalam rangka menjaga stabilitas di kalangan masyarakat," ujarnya. (ren)
Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru
Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
