BPJS Kesehatan Bisa Tak Defisit Jika Mau Efisiensi dan Capai Target

Ilustrasi kartu BPJS resmi
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA – Presiden Joko Widodo sempat menyindir buruknya manajemen BPJS Kesehatan yang dalam beberapa tahun ini terus mengalami defisit. Bahkan, Presiden menegur langsung Menteri Kesehatan dan Direktur Utama BPJS yang sering terlambat membayar klaim kesehatan rumah sakit.

Gejala Asam Urat yang Wajib Diwaspadai oleh Banyak Orang, Bisa Sebabkan Masalah Serius

Menanggapi hal tersebut, Ahli Bedah dari RS Cipto Mangunkusumo, Dokter Patrianef menilai ada beberapa masalah yang harus dilihat dari kisruh defisit anggaran yang terjadi pada BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, masalah itu bisa dilihat dari sisi hulu dan sisi tengahnya, di mana secara hulu kondisi anggaran kesehatan di Indonesia hanya 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, seharusnya untuk anggaran kesehatan suatu negara minimal sebesar 10 persen dari PDB.

5 Cara Detoks Pikiran untuk Mencegah Stres Makin Parah, Salah Satunya Meditasi

"Jadi harusnya 10 persen, dimana pemerintah 6 persen dan 4 persennya dari private. Sekarang kita hanya 2,9 persen dari PDB dan menjadi yang terendah ketiga di Asia. Kita hanya menang dari Myanmar dan Bangladesh. Jadi kita ingin dapat besar tapi anggarannya kecil," jelas dia di ILC, tvOne, Selasa 23 Oktober 2018.

Kemudian, kalau dilihat dari sisi tengahnya, Partianef menilai ada sejumlah kejanggalan dari seluruh anggaran BPJS kesehatan selama ini. Dimana untuk anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dianggarkan negara Rp23 triliun ternyata cukup atau bahkan surplus.

Belimbing Wuluh Ternyata Punya Banyak Manfaat untuk Tubuh, Ini Daftarnya

Begitu juga, anggaran dari iuran para Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri dan TNI yang pemanfaatannya justru surplus dari Rp13 triliun dan terpakai sekitar Rp12 triliun. Artinya, yang dibiayai oleh negara pada dua kategori tersebut surplus dan tercukupi.

"Nah sekarang yang jadi masalah itu justru ada di defisit PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) atau pribadi, jadi dari 25 juta yang terdaftar, BPJS gagal pungut iuran sekitar 12 juta peserta. Sehingga, wajar saja presiden tegas," tegasnya.

Patrianef mengungkapkan, apabila BPJS Kesehatan benar-benar bisa mengejar 12 juta peserta PBPU tersebut justru akan ada tambahan anggaran sekitar Rp3,5 triliun, atau hampir sama dengan dana talangan yang diberikan oleh APBN.

Dan lanjut dia, bisa BPJS ingin lebih sehat, sebaiknya mau untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran operasional BPJS sendiri, dari sekarang 4,8 persen dari total anggaran BPJS Kesehatan menjadi sekitar 3 persen dari total anggaran.

"Sebenarnya memang ada kebocoran di BPJS sendiri, jangan lakukan efisiensi dari remeh temeh fasilitas kesehatan masyarakat. BPJS juga sangat boros, pegawai mereka sendiri double proteksi, kalau ada efisiensi sebenarnya bisa dapat Rp10 triliun," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya