- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Ribuan personel Polri dan TNI diterjunkan ke Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk mengamankan pemungutan suara ulang atau coblosan ulang pada Sabtu, 27 Oktober 2018. Mereka juga disiapkan untuk pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Sumenep pada keesokan hari.
Ribuan prajurit gabungan itu terdiri atas Kepolisian Resor setempat, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja setempat, dan lainnya. Ratusan anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur juga diperbantukan. Tujuh ratus personel Brigade Mobil Polda Jatim sudah diberangkatkan ke Sampang kemarin.
"Hari ini 274 personel diberangkatkan lagi ke Sampang dengan tujuan untuk mempertebal pengamanan di TPS-TPS (tempat pemungutan suara) nantinya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, di Surabaya pada Rabu, 24 Oktober 2018.
Dia menjelaskan, lebih 300 TPS akan melaksanakan coblosan ulang. Masing-masing TPS akan dijaga tiga anggota polisi dan aparat dari instansi lain. "Mereka akan mem-back up nantinya, guna membantu KPPS dan aparatnya," kata Barung.
Pilkada Sampang melaksanakan coblosan ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Bupati-Wakil Bupati Sampang pada Juni 2018 tidak sah. MK menangani perkara itu berdasarkan gugatan dari pasangan Hermanto Subaidi-Suparto, yang kalah suara dengan selisih tipis dari pasangan Selamet Junaidi-Abdullah.
Hermanto-Suparto menyoroti kejanggalan berupa partisipasi pemilih yang mencapai seratus persen, salah satunya di Kecamatan Ketapang. Padahal, masih ada masyarakat yang tidak memperoleh undangan memilih atau Form C6. Dalam sidang MK diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum setempat menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu Presiden 2014, bukan data terbaru.
Legislator Golkar Pendatang Baru Eric Hermawan Dapat Sambutan Hangat Airlangga
Sejumlah tokoh, juga ikut mengambil bagian dalam momentum Idul Fitri 1445 H, bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Mereka ikut membangun hubungan politik.
