- Istimewa
VIVA – Ribuan pengungsi di Lombok Utara kembali berunjuk rasa menuntut pemerintah merealisasikan bantuan gempa bagi mereka. Aksi tersebut digelar di lapangan Supersemar, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 30 Oktober 2018.
Massa menuntut pemerintah segera merealisasikan dana untuk pembangunan hunian tetap bagi korban gempa yang rumahnya hancur. Selain itu, massa menuntut Kementerian Sosial untuk merealisasikan dana jaminan hidup (jadup) Rp3 juta per kepala keluarga.
Korlap aksi, Sutarjo, juga mendesak transparansi pengelolaan bantuan gempa. Dia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara memberikan klarifikasi pertanggungjawaban soal dana bantuan. Sebab, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) menduga ada persoalan pada pengelolaan anggaran di BPBD Lombok Utara.
"Kami menuntut transparansi pengelolaan bantuan gempa agar diklarifikasi dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Massa juga mendesak pemerintah agar mekanisme petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencairan dana bantuan tidak dipersulit.
"Kami menuntut agar juklak dan juknis itu tidak ruwet dan berbelit-belit, dana stimulan itu biar masyarakat yang mengelola penuh bersama Pokmas bukan diatur oleh fasilitator. Kami minta apa yang menjadi tuntutan kami juga menjadi keputusan DPRD dan Pemkab KLU," kata dia.
Massa juga menolak untuk diberikan bantuan berupa rumah instan sederhana atau rumah sementara lainnya. Massa meminta hunian tetap agar bisa membangun kembali ekonomi masyarakat pascagempa.
PBB Bakal Salurkan Bantuan Kilat Sebesar $2,8 Miliar untuk Gaza dan Tepi Barat
Dia menyatakan lebih lanjut, keluarga yang datang ke selatan Gaza telah mengungsi sebanyak tujuh kali, dan dua hari lalu timnya melihat ribuan orang ngantri ke utara.
