Era Jokowi Ada Hari Santri Nasional, Bukti Pemerintah Akui Peran Ulama
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Pemerintah menetapkan setiap tanggal 22 Oktober menjadi peringatan Hari Santri Nasional. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan terbitnya Keputusan Presiden Hari Santri Nasional 22 Tahun 2015 menjadi bukti nyata negara mengakui peran ulama dan santri.
Basarah menekankan dalam sejarahnya, ulama dan santri punya peranan penting dalam proses kemerdekaan RI. Ia pun menegaskan Hari Santri Nasional bukan hanya milik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
"Hari Santri Nasional bukan hanya milik NU dan Muhammadiyah semata, melainkan milik umat Islam Indonesia yang mencintai NKRI dan Pancasila," kata Basarah di Jakarta, Rabu, 7 November 2018.
Basarah yang juga Wakil Sekjen PDIP ini mengatakan partainya siap bekerjasama dengan dua ormas terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah. Kepentingan utama yaitu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
Kemudian, dia menyebut kerjasama NU dan Muhammadiyah sudah terjalin sejak lama. Dua ormas ini dinilai sudah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga NKRI.
"Baik NU dan Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia," jelas Basarah.
Lalu, ia menyinggung peran dari figur proklamator Presiden RI ke-1, Soekarno atau Bung Karno. Kata dia, sebagai tokoh nasionalis, Soekarno punya hubungan erat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
"Sejarah juga mencatat bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah guru dari Bung Karno," kata Basarah.
