VIVA – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, membantah adanya kabar soal pemberian dukungan ke salah satu Calon Presiden atau Capres Indonesia. Sebab, dalam pemilihan umum atau pemilu tahun 2019 mendatang, mahasiwa netral.
Hal tersebut ditegaskan oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yaitu, PB HMI, DPP IMM, PB PMII, DPP GMNI, PP PMKRI, KMHDI, PP GMKI, dan HIKMAHBUDHI.
Dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA, para Ketua Umum Cipayung Plus mengaku sangat kaget mendengar isu tersebut dan mengatakan itu adalah tuduhan tidak benar atau hoax dan fitnah yang sangat keji.
"Di tengah-tengah kesibukan, organisasi malah dituduh menerima uang dari BIN (Badan Intelijen Negara) yang sama sekali jelas-jelas tidak dilakukan," tulis keterangan tertulis para ketua umum Cipayung Plus, Jakarta, Minggu 18 November 2018.
Sebab itu, Cipayung Plus menyatakan sikap bahwa isu yang tersebar adalah berita hoaks dan fitnah yang sangat merugikan.
"Meminta kepada oknum penyebar fitnah dan hoaks tersebut melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disebar bahwa berita tersebut tidak benar," katanya.
Karena itu, Cipayung Plus meminta penyebar hoax meminta maaf di media. Jika tidak dilakukan, akan melakukan proses hukum ke pihak yang berwajib.
"Kami tidak ada keterikatan dan terlibat dalam pembuatan relawan, baik yang bernama Madani ataupun relawan dengan nama-nama yang lain," ucapnya.
Adapun pernyataan tertulis tersebut disampaikan oleh para ketua umum yang terdiri dari, Ketua Umum PB HMI R. Saddam al-Jihad, Ketua umum DPP IMM Najih Prastiyo, Ketua Umum PB PMII Agus M. Herlambang, Ketua Umum DPP GMNI Rabaytullah Kusuma Jaya. Juga Ketua Umum PP PMKRI Juventus Prima Y. Kago, Ketua presidium KMHDI I Kadek Andre Nuaba, Ketua umum PP GMKI Corneles Galanjinjian, Ketua Umum HIKMAHBUDHI Sugiharta.
Isu adanya suap untuk Cipayung Plus disampaikan oleh akun Twitter Ghost Black Cyber USA @GhostBlackCybe2. Akun tersebut menulis, ketua organisasi mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus mendapat uang masing-masing Rp20 juta dari Kepala BIN untuk tidak mengkritisi pemerintahan Jokowi minimal hingga Oktober 2019.
