Dewan Masjid Indonesia Minta Pemerintah dan Aparat Sikapi Radikalisme
- VIVA/Lilis Khalisotussurur
VIVA –  Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Syafruddin menanggapi laporan BIN terkait 41 masjid yang terpapar radikalisme. Ia menegaskan masjid tempat suci, yang negatif hanya orangnya.
"Masjid itu tempat suci. Yang negatif orang-orangnya, tapi harus kita jaga bersama, kebersihannya, supaya umat yang beribadah nyaman," kata Syafruddin di Masjid Cut Mutia, Jakarta, Selasa 20 November 2018.
Ia melanjutkan maksud BIN soal adanya unsur radikalisme tak ditujukan ke masjid, tapi lebih pada individu atau kelompok. Ia pun meminta agar kebersihan hati perlu dijaga.
"Makanya dewan masjid, remaja masjid, organisasi-organisasi yang di bawah anak-anak daripada dewan masjid itu membuat kegiatan yang positif demi kemaslahatan umat. Jadi jauh dari radikalisme," kata pria yang juga Menteri PAN RB ini.
Ia berharap masjid bisa menjadi pusat peradaban Islam, meningkatkan ibadah, meningkatkan iman dan berukhuwah Islamiah. Ia memastikan dewan masjid membuat kegiatan positif dengan kreativitas. Misalnya wisata religi berbasis masjid.Â
"Masjid tua Cut Mutia bisa jadi wisata religi," kata Syafruddin.
Ia melanjutkan soal radikalisme pemerintah dan aparat yang harus bersikap. Sebab dewan masjid tak punya daya dan tenaga untuk menginvestigasi.Â
"Dewan masjid, orang-orang tertentu kecil hanya urus masjidnya saja, urus benda. Kita enggak urusi orang," kata Syafruddin.
Ia menegaskan jangan memiliki ekspektasi tinggi terhadap dewan masjid soal radikalisme di masjid. Sebab dewan masjid hanya bisa membuat program sebatas menjadikan masjid sebagai tempat ekonomi, wisata religi, mengurus tanah-tanah masjid yang belum beres ataupun memperbaiki masjid hingga memastikan adanya tausiah yang menyejukkan.
"Bukan analisis, itu tugas intelijen. Jangan terlalu banyak ekspektasi terhadap dewan masjid," kata Syafruddin
620 Anak Terpapar Radikalisme Lewat Media Sosial Sepanjang 2026
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 620 anak terpapar paham kekerasan dan radikalisme melalui media sosial sepanjang Januari hingga 26 Agustus 2026.
