VIVA - Juru Bicara Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto menyatakan pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan penelitian terkait dengan polemik adanya 41 Mesjid di lingkungan pemerintahan (BUMN) yang terpapar radikalisme.
Data itu diperolehnya dari hasil survei lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU) terhadap aktivitas khotbah di lingkungan mesjid yang berada di lingkungan pemerintahan.
"Jadi ini perlu saya klarifikasi, survei itu dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata Wawan di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 20 November 2018.
Ia menambahkan, keberadaan masjid di kementerian/lembaga dan BUMN perlu dijaga agar penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu melalui ceramah-ceramah agama tidak mempengaruhi masyarakat dan mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan.
"Jadi sekali lagi ini merupakan upaya BIN untuk memberikan early warning dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinnekaan," ujarnya.
Saat ini, lanjut Wawan, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah melakukan pemberdayaan para mubaligh atau da'i yang selama ini terindikasi terpapar radikalisme untuk dapat memberikan ceramah yang menyejukkan dan mengkonter paham radikal di masyarakat.
"Jadi ini perlu saya tegaskan, bukan mesjidnya yang terpapar radikalisme ya, tapi penceramah-penceramahnya. Makanya kita melakukan pembinaan kepada para penceramah-penceramah itu," katanya.
"Jumlahnya lumayan, sekitar 50 penceramah yang masuk kategori terpapar radikalisme. Ini kita lakukan pembinaan bersama Kementerian Agama, MUI, dan lainnya," katanya menambahkan.
