- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA - Pernyataan Badan Intelijen Negara mengenai adanya 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme menjadi polemik.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengkritisi informasi mentah dari BIN itu, yang menurutnya tak diolah pemerintah terlebih dulu.
"Bukan menjadi informasi mentah yang dilempar ke publik, lalu menjadi kontroversi. Itu yang membuat suasana, justru jadi enggak stabil," kata Mustafa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 21 November 2018.
Menurut Mustafa, pemerintah seharusnya bisa sebijak-bijaknya dalam mengolah informasi intelijen itu menjadi kebijakan. Dia menilai, akibat informasi BIN itu, masyarakat jadi saling curiga.
"Kita bisa saling curiga, saling tuding menuding dan sebagainya," ujar Mustafa.
Mustafa mengingatkan bahwa saat ini, sedang ada suasana tahun politik menjelang pemilihan umum 2019. Pemerintah diingatkan untuk membuat suasana yang lebih kondusif lagi.
"Apalagi, ini sekarang bulan-bulan, hari-hari jelang Pemilu 2019, Pileg, Pilpres, sehingga saya berharap, ya pemerintah lebih kompak, pemerintah lebih utuh melihat segala persoalan. Lalu, kemudian secara bijak membuat kebijakan yang tepat. Apalagi, ini menyangkut umat beragama," katanya.
Sebelumnya, BIN mengungkap, ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi terpapar radikalisme. Masjid itu dibagi dalam tiga klasifikasi level, rendah, sedang, dan tinggi.
"Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN," ujar Staf Khusus Kepala BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), di Kramat, Jakarta Pusat, Sabtu 17 November 2018.
