- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja meninjau ulang izin pembangunan proyek Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Eka yang juga menjabat Wakil Bupati Bekasi itu hari ini diperiksa menjadi saksi untuk penyidikan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.
"Ada langkah administratif yang bisa dilakukan Pemkab Bekasi untuk semacam review atau mengeksaminasi," kata Jubir KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 21 November 2018.
Febri mengungkapkan Pemkab Bekasi selaku pihak yang mengeluarkan izin proyek Meikarta perlu melihat kembali perizinan yang diberikan usai terbongkarnya dugaan suap kepada Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Menurut Febri, pihaknya menduga terjadi masalah cukup mendasar sejak awal pengurusan izin sampai rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan.
Saat ini, lanjut Febri ada dua hal yang bisa dilakukan dalam kasus Meikarta. Pertama yakni proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan kedua, mereview perizinan yang bisa dilakukan Pemkab Bekasi maupun Pemprov Jawa Barat.
"Agar persoalan lebih besar terkait Meikarta ini tak terjadi ke depannya," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Eka mengklaim tidak mengetahui proses pengurusan izin Meikarta. Dia mengatakan sebagai Wakil Bupati Bekasi dirinya lebih banyak mengurus masalah keorganisasian di lingkungan Pemkab Bekasi.
"Tidak. Saya juga tidak tahu urusan Meikarta. Saya belum pernah ketemu," kata Eka usai diperiksa KPK, Rabu sore.
Meskipun begitu, Eka mangatakan pada pemeriksaan ditanyai penyidik KPK mengenai pengurusan izin Meikarta. Dia mengaku tidak mengenal Billy Sindoro. Menurutnya, sampai dugaan suap mencuat, ia sama sekali tak mengetahui masalah izin Meikarta.
"Tentu saja terkait Meikarta tapi memang saya kebetulan tidak tahu jauh lagi tentang Meikarta," imbuhnya.
