- VIVA/Dwi Royanto
VIVA – Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada ribuan kepala desa dan pendamping desa se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis, 22 November 2018. Ada kejadian lucu saat Jokowi memaparkan sejumlah hal tentang keberhasilan pemerintah mengucurkan dana desa.
Kejadian lucu itu saat Jokowi bertanya-jawab dengan pengunjung ihwal pertanggungjawaban dana desa. Bermula dari Jokowi menanyakan apakah laporan pertanggungjawaban (Lpj) dana desa sulit. Saat itu seluruh hadirin kompak menjawab sulit.
Jokowi lalu meminta dua orang untuk maju menjelaskan kesulitan laporan Dana Desa yang dikucurkan pemerintah sejak 2015. Namun yang disuruh maju oleh Jokowi adalah kepala desa dan pendamping desa dari Boyolali.
"Ada warga Boyolali enggak, coba yang dari Boyolali maju," kata Jokowi disambut dua orang warga Boyolali yang maju.
"Ini warga Boyolali, Boyolali, dan ini (menunjuk diri sendiri) juga Boyolali," timpal Jokowi disambut tertawa riuh ribuan hadiri.
Dua warga itu lantas memperkenalkan diri kepada Jokowi. Mereka bernama Sugeng dan Wulandari. "Saya Wulandari, Pak, pendamping desa di Kabupaten Boyolali. Asli tampang Boyolali, Pak," ujar perempuan berjilbab itu.
Mendengar jawaban itu, Jokowi pun terkekeh. Ia bahkan sempat berhenti sejenak tersenyum dan mengaku lupa untuk memberikan pertanyaan kepada keduanya. Kemudian menanyakan kembali alasan kenapa laporan dana desa dianggap sulit.
"Kalau ditanya sulit, ya, jawaban saya sulit, Pak," kata Sugeng menyusul Wulandari. "Soalnya saya sering dengar Pak Jokowi kalau laporan pertanggungjawaban itu cukup dua lembar. Tapi nyatanya banyak, Pak."
Jokowi lalu bercerita bahwa dia kini masih berjuang untuk membuat regulasi laporan atau SPJ kegiatan di lingkup pemerintahan biar lebih simpel. Namun usaha itu masih terganjal dengan aturan undang-undang.
"Untuk membuat seperti itu (laporan simpel) juga tidak mudah. Butuh energi besar untuk memangkas aturan-aturan. Kalau hanya Peratuan Menteri, Peraturan Presiden, bisa dihapus; tapi kalau perintah undang-undang sulit," ujarnya.
Kepala Negara pun berjanji berusaha mengubah undang-undang itu. Menurutnya, laporan pemerintahan harus disederhanakan karena menjadi tolok ukur daya saing suatu negara.
"Padahal selama ini kita harus mempercepat kerja kalau ingin bersaing dengan negara lain. Kalau masih seperti sekarang ini kita sulit bersaing. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan lamban. Saya ingin negara kita ini cepat dalam segala hal," katanya.
