- VIVA/Fajar GM
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab keluhan para pengusaha seperti dari HIPMI maupun Kadin, yang merasa tidak diajak bicara dalam kebijakan paket ekonomi ke-16.
Jusuf Kalla mengatakan, tidak semua kebijakan pemerintah harus melibatkan pihak-pihak di luar.
"Tidak semua kebijakan pemerintah harus dibicarakan dengan pengusaha, tidak semua. Tapi jangan lupa, Presiden dan saya dan juga menko ini pengusaha juga, jadi ngerti juga. Bukan tidak mengerti. Pak Jokowi ngerti, saya ngerti, Menko Maritim (Luhut) mengerti soal-soal dagang itu," ujar JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 23 November 2018.
Organisasi itu, lanjut dia, bahkan sebenarnya bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden. Kadin, Apindo menurut JK, juga bisa berkomunikasi langsung dengan para menteri.
Namun ia memastikan, paket kebijakan ke-16 ini tidak berarti menghalangi pengusaha dalam negeri untuk berusaha. "Sekali lagi yang tidak mengurangi apa namanya, kesempatan pengusaha nasional untuk berusaha, tidak mengurangi," katanya.
Mantan Ketum Golkar itu menjelaskan, kenapa pemerintah membuka lebar dan membebaskan ruang investasi di banyak sektor usaha itu. Karena selama ini, jumlah investasi di Indonesia kalah dari Vietnam, Malaysia dan Thailand.
Ketiga negara di Asean itu saja, sangat terbuka pada investasi asing. Maka pemerintah membuat peraturan tersebut.
"Jadi kalau kita tidak mempunyai peraturan yang bisa bersaing dengan negara-negara itu, maka lama-lama kita ketinggalan investasi. Dan kalau ketinggalan investasi, lapanga kerja, pajak tidak akan naik kan." (mus)
