Menpora Minta Dahnil Cari Pelapor Dugaan Penyelewengan Dana Kemah
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menelusuri pihak pelapor dugaan penyalahgunaan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam. Imam menduga ada motif lain di luar hukum.
"Saya kemarin bertemu dengan saudara Dahnil, saya bilang tolong cari siapa pelapornya karena ini menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah," kata Imam usai menghadiri wisuda Universitas Sunan Giri di Dyandra Convention Hall Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu, 25 November 2018.
Dahnil sendiri, kata Menpora, saat bertemu dengannya mengakui atmosfer di internal Pemuda Muhammadiyah panas menjelang muktamar di Yogyakarta pada 25-28 November 2018. Atmosfer dimaksud terkait persaingan calon ketua.
"Saya juga tidak tahu, tapi Bang Danil menyampaikan kepada saya ini mungkin atmosfer dari Muktamar Pemuda Muhammadiyah," ujarnya.
Nahrawi mengakui yang menginisiasi kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia tersebut. Ia meminta Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor untuk melaksanakannya.
"Ada keinginan bahwa sudah saatnya Pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor bisa melakukan upaya konkret untuk menguatkan silaturahim dan ukhuwah," jelasnya.
Kemudian, ia menyebut acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia 2017 berjalan lancar dan dihadiri 20 ribuan peserta. Nahrawi mengklaim, semua prosedur pencairan dana kegiatan dari pengajuan sampai laporan pertanggungjawaban, berjalan sesuai ketentuan.
Ditanya potensi penyalahgunaan pada tataran pelaksanaan, Nahrawi menjawab, "Saya bukan penyidik," sebutnya.
Sebelumnya, polisi memeriksa Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia. Dahnil diminta keterangan lantaran tanda tangannya tertera di Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan tahun lalu itu.
Dalam acara ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dana sebesar Rp5 miliar. Dana diberikan kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor yang mengajukan proposal. Dalam kegiatan ini, Pemuda Muhammadiyah memperoleh bantuan Rp2 miliar. Uang inilah yang menjadi persoalan hukum.
