Kasus Meikarta, KPK Telusuri Pemberi Izin Revisi Perda di Bekasi
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi terlibat kasus perizinan proyek Meikarta. Karenanya lembaga antirasuah itu pun mengintensifkan penyidikan mengenai upaya perubahan regulasi tata ruang kabupaten Bekasi.
"Dalam kasus suap untuk perizinan Meikarta, KPK mulai masuk mendalami indikasi adanya pihak tertentu yang miliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kab Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis, 29 November 2018.
Febri menjelaskan, pembangunan dan perizinan untuk wilayah yang sangat luas, seperti Meikarta, memerlukan revisi peraturan daerah terlebih dahulu. Untuk itu, dalam masalah ini tak hanya pemda, tetapi juga membutuhkan otoritas atau kewenangan dari DPRD Kabupaten Bekasi.
"Perubahan aturan tersebut membutuhkan revisi Perda Kabupaten Bekasi," kata Febri.
Seperti diketahui, sejumlah pimpinan DPRD Bekasi dan anggota DPRD Bekasi pun telah dipanggil KPK terkait proyek itu. Namun sejauh ini baru sembilan orang yang masih dijerat tersangka suap perizinan Meikarta.
Mereka adalah Bupati Bekasi, Neneng Hasanah, Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi, Kadis Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Meikarta Target Serahterimakan 3.100 Unit Apartemen pada 2022
Pembangunan di distrik 2 Meikarta sampai dengan akhir tahun 2021 ini sudah delapan menara dilakukan topping off.
