31 Juta Warga Tak Masuk DPT, Gerindra Minta Dukcapil Akurat Rekam Data
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Partai Gerindra meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk merekam data kependudukan secara akurat. Permintaan tersebut dilontarkan menyusul data 31 juta warga yang telah melakukan perekaman e-KTP namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, sejak awal koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan banyak persoalan terkait data pemilih. Salah satunya, data Kemendagri yang menyebutkan, ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk DPT. Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
"Ini kan bikin orang kaget, bikin orang marah, bikin KPU kerja lagi menyisir ulang lagi dari bawah. Ini menunjukkan perekaman data di Kemendagri tidak akurat," kata Riza, Jumat, 30 November 2018.
Menurut Riza, persoalan data pemilih harus menjadi perhatian khusus. Sebab, data tersebut menentukan legitimasi dari Pemilu 2019. Riza meminta agar persoalan data pemilih menjadi atensi khusus bagi semua pihak. Sebab, peserta Pemilu 2019 akan sangat dirugikan bila KPU abai soal data pemilih ganda ini.
"Soal data pemilih ini kan prinsip. Kalau demokrasinya berlangsung damai, lancar, tertib, berkualitas, tapi kalau datanya enggak bener kan jadi bermasalah. Jadi datanya harus bener," ujar Riza.
Riza menambahkan, data pemilih yang tak akurat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak berkepentingan. Karena itu, koalisi Prabowo-Sandi ingin memastikan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih masuk ke dalam DPT.
"Koalisi kami ingin memastikan DPT akurat. Karena ini rawan disalahgunakan. Kalau tidak dikelola dengan baik, data ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab," ujarnya.
Gerindra Cium Aroma Pilkada dalam Penanganan Covid-19 di Depok
Gerindra kecewa karena sang Wakil Wali Kota tak dilibatkan.
