Baru 70 Persen Warga Papua yang Terdata E-KTP

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, telah mendata sebanyak 95 persen data penduduk terkait E-KTP untuk semua daerah. Namun, hanya Papua yang baru terdata sebanyak 70 persen.

Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat

"Pemerintah sudah jemput bola di mana-mana secara maksimal hampir secara keseluruhan di semua daerah sudah di atas 95 persen kecuali Papua ya dan Papua Barat. Kecuali Papua yang masih 70 persen," kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Kamis 6 Desember 2018.

Ia menjelaskan, sejak Desember 2017, Kemendagri sudah menyerahkan data lengkap kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu secara lengkap. Secara keseluruhan, Kemendagri telah mendata hampir 97 persen lebih.

Tisu Magic hingga Minyak Lintah Papua Ditemukan Saat Olah TKP Pembunuhan Wanita Open BO

"Sisanya mohon maayarakat juga harus proaktif karena masih ada juga yang KTP ganda," kata Tjahjo.

Ia menjelaskan, kendalanya karena wilayah geografis atau akses yang sulit di Papua. Lalu faktor budaya yang belum menganggap pentingnya dokumen kependudukan. Untuk 'menjemput bola' di Papua juga harus membawa uang yang banyak, karena harus memberi uang pada kelompok yang menyetop.

Freeport Indonesia Setor Rp 3,35 Triliun Bagian Daerah dari Keuntungan Bersih 2023

"Karena masyarakat di sana rata-rata-rata bertani dan nelayan. Sekarang sedang kami sosialisasikan bahwa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) harus dengan e-KTP," kata Tjahjo 

Ia melanjutkan, faktor lainnya karena banyak alat-alat rusak. Pergantian alat rusak hanya satu kali diganti dengan dana dari APBN, selebihnya dibebankan pada APBD.

"KPU yang punya hak untuk menyusun DPT (Daftar Pemilih Tetap) kemudian pak dirjen dukcapil dan tim merapat kalau memang diperlukan bantuan untuk akuratnya data." (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya