- ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
VIVA – Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna mengatakan, alih fungsi lahan pertanian yang sangat masif di Jawa seharusnya menjadi dasar alasan kuat bagi Kemenetrian Pertanian melakukan evaluasi program cetak sawah.
“Kita harus segera lihat pencetakan sawah itu sudah berjalan lancar atau belum? Selama ini kan terlihat cetak sawah tergesa-gesa. Harusnya bukan hanya dilihat luasan cetak sawahnya, dipikirkan juga airnya dari mana, tingkat kesuburan tanahnya, dan kemampuan masyarakat di situ yang mau menjadi petani,” ujar Sutisna di Jakarta, Kamis 6 Desember 2018.
Sutisna yang juga politisi Gerindra ini mengatakan, Bupati, Wali Kota atau Gubernur di daerah yang menjadi sasaran program cetak sawah harus bisa melaporkan perkembangan cetak sawah.
“Apakah berjalan atau tidak, kendalanya apa, ini harus dilaporkan dong. Jangan malu kalau tidak jalan, masalahnya di mana? Jangan sampai keduluan ketahuan kita di DPR,” ucap dia.
Meski demikian, DPR mendukung program cetak sawah, asal dilakukan tepat sasaran dan efektif. Karenanya, ia mendukung untuk adanya audit.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menegaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah seharusnya melakukan audit investigatif terhadap program cetak sawah sebagai landasan penegak hukum dalam menentukan dugaan pelanggaran dan penyimpangan keuangan Negara.
"Program cetak sawah ini adalah sebuah kegagalan. Bahkan diduga ada penyimpangan sehingga tidak berhasil," kata Uchok di Jakarta.
Sinergitas antar lembaga penegak hukum dengan BPK menurut Uchok, merupakan kunci dalam menelusuri dan membongkar modus dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh Kementan.
"Aparat hukum harus kreatif menelusuri cetak sawah ini. Kerjanya menggandeng BPK," kata dia.(yns)
