Soal PPPK, Menpan RB: Sudah Dikasih Bagus Sama Presiden Malah Ditolak

Menpan-RB, Syafruddin
Sumber :
  • VIVA/Anwar Sadat

VIVA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, menilai Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, sudah tepat. 

Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Terancam Dirumahkan pada 2023

Maka, kalau ada pihak lain, termasuk dari para honorer ini menolak, ia menganggap itu sebagai kerugian.

Diketahui sebelumnya, PP PPPK ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk, institusi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Tes PPPK 2021 Digelar 13-17 September, Ini Aturan Prokesnya

"PP PPPK sudah ditandatangani Presiden. Tinggal, nanti akan dirapatkan dengan DPR, Menkeu, dan kementerian/lembaga. Karena, kita kan harus menghitung bagaimana masalah keuangan dan sebagainya. Jadi, itu akan segera direalisasikan," kata Syafruddin, di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Desember 2018.

Maka, bila ada yang menolak aturan ini, menurutnya aneh. Apalagi, dengan asumsi, akan ada permainan di level bawah. 

Lebih Sejahtera dari Honorer, Ini Sederet Manfaat Jadi Guru PPPK

Mantan Wakapolri ini memastikan, bahwa persoalan guru honorer yang tertuang dalam PP ini tidak tersangkut paut dengan pemerintah daerah, karena langsung diawasi oleh pusat.

"Siapa yang main-main. Orang yang bertanggung jawab, kementerian lembaga kok. Bukan daerah. Ini untuk keuntungan guru honorer, mengapa dia (para honorer) nolak?" katanya. 

Ditegaskan Syafruddin, meski honorer, namun semua harus melalui tes. Maka, tidak ada lagi sistem “titip menitip”.

Dia juga mempersilahkan, kalau ada dari pihak tertentu yang akan menggugat secara hukum peraturan itu. 

"Ya silahkan saja. Enggak apa-apa. Justru, rugi dia. Kalau enggak ada PPPK, justru rugi dia. Mau lewat mana lagi," katanya. 

Kalau ini dianggap seperti sistem kerja kontrak seperti dalam klausul, Syafruddin mengaku akan melakukan afirmasi terhadap itu. Ia berjanji, pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk pekerja honorer. 

Disinggung apakah akan mengajak bicara PGRI, Syafruddin tidak dapat mengonfirmasi. "Kenapa? Ya, biar saja dia menolak. Sudah dikasih bagus oleh Presiden," katanya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya