Wapres JK Nilai Reformasi Bikin Subur Korupsi

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber :
  • Fajar GM/VIVA.co.id

VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, reformasi pada 1998, turut memberi dampak kepada maraknya korupsi di masa kini. Perubahan signifikan pada struktur pemerintahan untuk mencegah kediktatoran itu memberi efek negatif, berupa terbukanya celah-celah baru korupsi.

img_title Terkuak! Modus Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Pengacara Diduga Minta Rp1,5 Miliar untuk Tutup Perkara

"Kenapa, korupsi dewasa ini begitu luasnya? Ini, memang terjadi setelah reformasi," ujar JK dalam penyerahan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin 10 Desember 2018.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

JK menyampaikan, desentralisasi pascareformasi yang membuat kewenangan perumusan kebijakan menjadi tidak sepenuhnya dilakukan di tingkat pusat, membuat para kepala daerah memiliki kewenangan baru.

img_title Pramono Minta Istri ASN DKI Jakarta Ingatkan Suaminya Tak Korupsi

Selanjutnya, kewenangan itu malah banyak diselewengkan saat para kepala daerah misalnya berkongkalikong dengan pengusaha.

"Kalau dulu, gubernur, kepala daerah, nilai tanda tangannya kecil. Sekarang, nilai tanda tangannya besar. Karena itu, akibatnya, kecenderungan korupsi juga makin besar," ujar JK.

img_title Komisi III DPR Setujui Laporan Timus-Timsin RUU Perampasan Aset

Selain itu, kalangan yang sering terjerat korupsi juga adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut JK, reformasi juga turut andil dalam hal itu. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Para anggota legislatif juga mendapat kewenangan baru, akibat reformasi membuat mereka menjadi pihak yang memiliki peran dalam memutuskan penganggaran pemerintah.

"Kalau DPR zaman dulu, hanya sekadar ketok (palu), sekarang ini harus berdebat dengan pemerintah, dengan menkeu (dalam memutuskan anggaran). Akhirnya, timbullah suatu kekuatan di DPR, dan kekuatan itu menjadi bagian dari cara untuk orang mendapatkan sesuatu kepada DPR," ujar JK. (asp)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (baju putih)

Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp2 Triliun, Eks Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung

Kejaksaan Agung atau Kejagung memeriksa mantan Wali Kota Bekasi, yaitu Mochtar Mohamad, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO).

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut