- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini baru saja melakukan kunjungan ke beberapa kota di Korea Utara pada akhir November sampai awal Desember 2018. Presiden United Cities Local Governments atau UCLG itu memuji beberapa hal tentang kota yang ia kunjungi dan masyarakatnya. Tentu saja tak semuanya. Ada juga kondisi ditemui Risma di Korut seperti banyak dikabarkan secara negatif di dunia.
Ibu Kota Korut, Pyongyang, adalah kota pertama yang dikunjungi Risma. Di sana, dia disambut oleh Wakil Presidium Supreme People's Assembly, Kim Yong Nam. Di sana dia mengaku diajak melihat rumah sakit dan sekolah.
“Bagus itu rumah sakitnya, sekolahnya juga bagus. Kotanya bagus, sungainya juga bagus,” katanya bercerita di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin malam 10 Desember 2018.
Risma juga mengaku berkunjung ke Kota Pyongsong, Provinsi Pyongan Selatan. Sama dengan di Pyongyang, fasilitas publik di Pyongsong menurut Risma juga bagus. “Mereka juga peralatannya lengkap. Jadi kalau untuk pendidikan dan kesehatan yang mendasar itu bagus,” ujarnya.
Risma juga memuji nasionalisme masyarakat Korut dan sikapnya yang baik kepada warga asing. Menurutnya, warga Korut terlihat baik dan tidak menunjukkan sikap permusuhan saat dirinya di sana. Soal nasionalisme, lanjut dia, warga Korut memegang teguh.
“Nasionalismenya tinggi sekali mereka. Ada yang ngomong gini, kami tidak mau kehormatan kami ditukar dengan roti,” cerita dia.
Di luar segala kelebihan itu, namun Risma juga menemukan beberapa kekurangan di negeri yang kini dipimpin oleh Kim Jong Un itu. “Cuma listrik dan air (terbatasi). Aku juga enggak bisa komunikasi karena memang enggak bisa (telepon genggam) digunakan. Kalau aku mau mengerjakan surat-surat, jam enam aku harus turun cari free wifi di lobi hotel. Keluar dari lobi sudah tidak bisa,” ucapnya.
Risma baru bisa menggunakan telepon genggamnya di hari ketiga, saat masuk di perbatasan Korut-Korea Selatan. “Kita ke perbatasan, itu baru bisa pakai handphone siangnya,” tandasnya.
Satu lagi yang menurut Risma dibatasi selama di sana, yakni tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Interaksinya selama kunjungan hanya dengan Wali Kota dan rombongannya.
