PDIP Menentang Usul Gerindra soal Operasi Militer di Papua

Jalur Trans-Papua.
Sumber :
  • VIVA/Jihad Akbar

VIVA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia, Evita Nursanty, menentang usul Partai Gerindra agar pemerintah menerapkan operasi militer khusus untuk menindak kelompok kriminal separatis bersenjata penyerang para pekerja proyek jalan trans-Papua.

M. Qodari Sebut Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati Terganjal Sikap Ambigu PDIP

Gerindra, sebagaimana diungkapkan sekretaris jenderal Ahmad Muzani, menyarankan pemerintah meniru siasat Prabowo Subianto kala menjabat komandan jenderal Kopassus dalam pembebasan sandera di Mapenduma, Jayawijaya, Papua, tahun 1996.

Evita menilai, penyerangan para pekerja trans-Papua berbeda sekali dengan penyanderaan peneliti asing di Mapenduma. Karena itu pula berbeda metode pemecahan masalahnya.

Satgas Yonif 623/BWU TNI AD Gandeng Chef Bobon Gelar Makan Makan Besar di Daerah Rawan Papua

Ia menjelaskan, dahulu Organisasi Papua Merdeka menyandera para peneliti asing maupun Indonesia dibawa ke hutan berkeliling dari satu titik ke titik lain. Lalu negosiasi panjang hampir empat bulan sebelum pemerintah memutuskan operasi militer penyergapan oleh tim gabungan TNI.

"Yang terjadi sekarang di (Kabupaten) Nduga, pekerja sipil diserang, digiring paksa masuk hutan lalu ditembaki dalam waktu singkat. Sangat brutal. Mereka (kelompok penyerang) kemudian kabur," kata Evita melalui pesan singkatnya, Selasa, 11 Desember 2018.

Jemaah Salat Id Bubar, Respons Mabes TNI soal Pengendara Fortuner Ngaku Adik Jenderal

Ia meminta semua pihak yang mencintai Papua dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melihat peristiwa itu dengan jernih dan tak ada politisasi. "Kita juga harus menghargai TNI dan Polri untuk mengambil langkah yang tegas dan terukur," katanya. (ase)

Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat hadiri Rakernas PDIP di Ji Expo, Jakarta.

Rocky Gerung Prediksi Megawati Berani Pilih jadi Oposisi: PDIP Selama Ini Terlalu Pragmatis

Rocky Gerung menyebut jauh lebih bermutu karena demi dalil demokrasi jika PDIP oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029. Marwah PDIP harus kembali

img_title
VIVA.co.id
14 April 2024