- bappenas.go.id
VIVA – Pemerintah melakukan pendekatan sosiologi dan antropologi dalam percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Mengingat ada tujuh Suku besar dan 256 suku kecil yang menetap di sana.
"Dalam setahun terakhir Pemerintah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua," kata Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorial di di Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.
Kebijakan pertama yakni Inpres No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kebijakan kedua adalah Inpres No 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
Menurut Okto, Paket Kebijakan Inpres 9 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas. Khususnya guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong pengembangan kawasan potensial.
"Paket kebijakan ini ditujukan kepada 27 pimpinan kementerian dan lembaga, Gubernur Papua dan Papua Barat dan para Bupati, Wali Kota se-tanah Papua," ungkapnya.
Melalui kebijakan percepatan pembangunan ini, Pemerintah memperkuat koordinasi dan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, proyek, lokasi dan output percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Beberapa terobosan yang dilakukan antara lain penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi, pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri asli Papua.
"Termasuk pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine) terutama di daerah terisolir yang minim tenaga kesehatan," paparnya.
