- Rifki Arsilan
VIVA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhulam) Wiranto menegaskan kembali, pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan kelompok separatis semacam Organisasi Papua Merdeka. Atas dasar itu, pemerintah tidak akan mendengar apapun pernyataan kelompok tersebut di media.
"Jangan didengarkan, orang sudah ngaco. Mengacau negara dan membunuh rakyat kok didengarkan. Itu kan sudah keliru besar," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin 17 Desember 2018.
Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, berbagai hal yang disampaikan oleh OPM sebagai sebuah bentuk propaganda. Dan selain itu, Wiranto menegaskan posisi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di atas OPM sehingga pemerintah tidak akan melakukan negosiasi dengan mereka.
"Itu harus dicatat. Mereka tidak setara dengan pemerintah sah. Tapi mereka adalah kelompok sesat yang harus disadarkan. Kalau sadar ya sukur," ujarnya.
Atas dasar itu purnawirawan jenderal TNI meminta para pimpinan dan anggota OPM untuk menyerah. Dan menjamin mereka akan diterima sebagai warga negara Indonesia.
"Sebagai negara yang berdaulat dan demokrasi tentu kita akan menerima kalau mereka insaf. Kita akan menerima kalau mereka sadar, tapi bukan untuk negosiasi. Tidak ada negosiasi antara pemerintah dengan kelompok seperti itu. Itu harus dicatat," tegasnya.
Wiranto memastikan, selama OPM tetap melakukan kekerasan dan kekacauan, maka TNI dan Polri akan melakukan tindakan tegas.
"Kita masih pakai persuasif tetapi juga tegas, persuasif iya, ketegasan harus kita jalankan. Kita negara berdaulat punya kekuatan, punya TNI dan Polri untuk menjaga keamanan nasional. Dan masyarakat pun kita libatkan mengambil bagian soal ini. Jadi nggak ada negosiasi." (mus)
