- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetor Rp500 miliar kepada kas negara dari hasil penanganan kasus korupsi selama 2018. Uang tersebut disetor dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Lebih dari Rp 500 miliar telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara termasuk di dalamnya dari pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang Rp44,6 Miliar," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Desember 2018.
Selain itu, ungkap Saut, KPK menghibahkan barang rampasan senilai Rp96,9 miliar sepanjang 2018. Jumlah tersebut terdiri atas tanah dan kendaraan yang dihibahkan untuk operasional instansi lain.
Antara lain, berupa sembilan bidang tanah senilai Rp61 miliar di Jakarta Timur kepada KPK yang rencananya akan dimanfaatkan bersama dengan kementerian dan lembaga serta penegak hukum sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan.
Selain itu, satu bidang tanah di Kelurahan Mlajah, Bangkalan, seluas 18.466 meter persegi senilai Rp16,5 miliar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk dimanfaatkan bagi pembangunan kantor BPN Jawa Timur, dan sejumlah kendaraan untuk operasional Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga Bareskrim Mabes Polri.
Sementara itu, serapan anggaran KPK sepanjang tahun 2018 mencapai 87,2 persen atau senilai Rp744,7 miliar dari total Rp854,2 miliar alokasi anggaran 2018. Jumlah itu, kata Saut, seluruhnya berasal dari APBN murni.
"Seluruh kegiatan KPK tahun 2018 pakai anggaran yang berasal dari APBN murni, yaitu sebesar Rp854,2 miliar. Penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar Rp744,7 miliar atau sekitar 87,2 persen," katanya. (art)
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
