- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, bahwa Indonesia memiliki permasalahan pelik untuk pendidikan vokasi, terutama sekolah menengah kejuruan (SMK). Dari total 13 ribu SMK, hanya 4 ribu di antaranya yang berstatus negeri, sedang sisanya swasta.
"Problem kita cukup pelik. Dari swasta itu kira-kira 60 persen saja yang terakreditasi, 40 persen tidak terakreditasi. Ini contoh kasus di Jawa Timur. Kita akan menata lebih serius untuk SMK," kata Muhadjir di Malang, Jumat, 28 Desember 2018.
Kemendikbud bakal bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menyiapkan model kemitraan dengan industri. Dunia industri akan memberikan masukan untuk kurikulum di SMK sehingga lulusan sekolah itu diharapkan memiliki keterampilan atau kemampuan sesuai kebutuhan industri.
Selama ini, kata Muhadjir, SMK terus menghasilkan ribuan lulusan tetapi tak pernah ada data pasti mereka akhirnya bekerja di mana atau sektor apa saja. Karena itulah pentingnya kemitraan dengan dunia industri agar setiap lulusan terserap sebagai tenaga kerja dan menguasai kebutuhan industri.
Kemendikbud mengagendakan pertemuan dengan pemerintah provinsi beserta pelaku usaha atau industri di Indonesia. Tujuannya, merumuskan kurikulum sesuai kebutuhan industri hingga menyiapkan alat praktik sesuai fasilitas kerja di dunia industri.
Muhadjir mengandaikan, setiap lulusan SMK dapat terserap sebagai tenaga kerja industri hingga mereka memperoleh sertifikat tertentu tentang standar kompetensi.
Kini, katanya, 60 persen kurikulum SMK ditentukan perusahaan dan industri. Selanjutnya perusahaan dan industri akan memberikan sertifikasi sebagai tolok ukur standar kemampuan siswa.
"Jadi walaupun dia nanti tidak bekerja di tempat industri yang kerja sama dengan SMK itu, tetapi paling tidak, standar kemampuan dia sudah diketahui, sehingga orang menerima dia sebagai tenaga lulusan, tidak akan ragu," kata Muhadjir.
Instruksi Presiden tentang edukasi SMK yang baru dirancang tahun 2016 serta baru diterbitkan 2017 saat Muhadjir dilantik sebagai Mendikbud. Maka dampak inpres itu belum terasa.
"Kalau sekarang masih banyak penganggur itu kita harus paham. Tapi insya Allah 3 hingga 4 tahun yang akan datang kita usahakan betul-betul SMK itu demand side. Jadi kita memang memproduk sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ujarnya. (mus)
