- Fikri Halim / VIVA.co.id
VIVA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut penangkapan pejabat Kementerian PUPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah peristiwa memalukan.
Menurut juru bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, hal itu karena kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono sudah dua kali terseret perkara yang merugikan negara hingga puluhan miliar.
"Ini kan memalukan. Kita pernah tercengang dengan terkuaknya korupsi proyek jalan di Maluku dan melibatkan Damayanti, seorang kader dari partai yang sudah sama-sama kita ketahui, yakni kader PDIP. Ini triliunan proyeknya," ujar Suhendra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Desember 2018.
Padahal, katanya, KPK masih mengusut perkara korupsi yang juga sudah menyeret sejumlah politikus lain, seperti kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainudin dan sejumlah pejabat Kementerian PUPR.
Penangkapan itu, baginya, malah membikin perkara baru di tengah euforia peresmian sejumlah infastruktur jalan tol dan proyek lain, ternyata menyisakan persoalan yang tak kunjung tuntas di Kementerian PUPR, yakni korupsi.
Dia juga merasa heran, mengapa perkara sebesar itu tidak mampu menyeret aktor-aktor kelas kakapnya. Padahal, untuk memuluskan modus korupsinya, tentu harus melibatkan penentu kebijakan.
Kasus korupsi semacam itu, dia mengingatkan, biasanya berjemaah atau kolektif tak hanya melibatkan seorang kepala balai. Dalam menyusun program dan anggaran di pemerintahan, semua unsur dari level sekretaris jenderal, direktu jenderal, kepala biro, atau direktur dan satuan kerja berperan dan terlibat.
Kementerian PUPR yang selama ini dianggap sebagai ujung tombak pemerintahan Jokowi juga dianggap lalai dalam menerapkan fungsi pengawasan di lingkungan kerjanya. Bahkan, ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam perkara korupsi yang diusut KPK malahan mendapat promosi jabatan dari menteri Basuki.
“Ini aneh bin ajaib. Pejabat terindikasi menerima gratifikasi, malah dipromosi jabatan oleh Menteri. Hal ini tentu memalukan, ya. Lalu pertanyaannya bagaimana proses pengawasan, pembinaaan dan pencegahan korupsi di internal? Jangan sampai sejumlah peresmian infrastruktur malah menutupi adanya upaya korupsi," kata mantan staf khusus menteri PUPR itu.
