- VIVAnews/ Faddy Ravydera
VIVA – Seorang pegawai kontrak di Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) berinisial RA (27), mendatangi Bareskrim Polri, Rabu, 2 Januari 2019. Wanita muda itu berencana melaporkan mantan atasannya berinisial SAB atas dugaan pemerkosaan.
Pengacara RA, Heribertus S Hartono, mengatakan kedatangannya hanya untuk konsultasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerkosaan yang dialami kliennya. Laporan resmi rencananya baru dilakukan Kamis besok, 3 Januari 2019.
"Tadi ke PPA sifatnya konseling dulu, di mana ada beberapa pasal yang akan kami laporkan. Dan sedang sortir bukti itu, kan dari beberapa pasal ini ada yang lebih kuat. Kami akan tindak lanjuti besok," ujar Heribertus di Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.
Saat ini, pihaknya tengah memilah bukti-bukti yang akan dibawa ke ranah hukum. "Besok akan kami sampaikan. Karena kan ada bukti saksi, ada bukti saksi ahli, chat, dan lain-lain. Yang pasti akan merunut pada satu pasal yang intinya pasal perbuatan cabul," ucapnya.
Heribertus tak mempermasalahkan bantahan yang disampaikan SAB terkait dugaan pemerkosaan terhadap kliennya. Dia pun berharap kasus tersebut diusut hingga tuntas dan adil.
"Pasti dari sana akan bantah. Tapi proses hukum akan buktikan. Kita harap penegakan hukum terjadi. Dan A ini korban terakhir," kata Heribertus.
Sebelumnya, RA mengaku mengalami kekerasan seksual dari SAB selaku atasannya di Dewan Pengawas BPJS TK hingga empat kali. Wanita berusia 27 tahun itu juga mengaku kerap mendapatkan perlakuan kasar dari mantan bosnya tersebut.
Dia mengaku mengalami kekerasan seksual dari bosnya sejak April 2016 atau pertama dia bekerja hingga November 2018. Dia mengklaim telah mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada Anggota Dewan Pengawas BPJS TK lainnya, namun tak mendapatkan respons yang bagus.
Pada awal Desember 2018, RA pun memberanikan diri melaporkan tindakan bejat bosnya itu ke Ketua Dewan Pengawas BPJS TK. Namun yang didapat justru pemberhentian hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, SAB membantah semua tudingan yang dilayangkan mantan asistennya tersebut. Dia bahkan memilih mengundurkan diri dari jabatan Dewan Pengawas BPJS TK dengan alasan agar bisa fokus menempuh jalur hukum terkait kasus tersebut.
