- Fajar GM/VIVA.co.id
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan ini tidak efisien.
Moda transportasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta dibangun BUMN PT Adhi Karya itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated).
"Jangan asal bangun saja," ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.
"Kalau di luar kota, lahan masih murah kok. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?" ujar JK.
Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada.
"Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ujar JK.
JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.
JK mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek.
"Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" ujar JK.
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
