- VIVA.co.id/Chandra G Asmara
VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal Asnawi mengkritik Kementerian Perhubungan yang tidak fair dalam menindak maskapai penerbangan dalam hal menaikkan harga tiket.
Menurutnya, ada regulasi yang tidak arif di Kementerian Perhubungan sehingga berakibat pada tingginya harga tiket ke Jakarta maupun ke daerah lainnya di Pulau Jawa. Ia juga mengkritik harga tiket yang diterapkan Maskapai Garuda yang tergolong tinggi.
"Kita tidak berdaya untuk paksa menurunkan tarif ongkos kecuali hanya meminta pertimbangan pemerintah pusat. Namun saya kira cara ke Jakarta via Kuala Lumpur itu solusi unik tapi harus, yang pada akhirnya, rakyat Aceh mau ke Jakarta harus buat paspor," ujarnya saat dimintai tanggapannya soal fenomena ini pada Minggu, 13 Januari 2018.
Kenaikan harga tiket yang gila-gilaan mengharuskan warga Aceh yang ingin ke Jakarta terpaksa memilih rute Aceh – Kuala Lumpur – Jakarta untuk mendapatkan tiket yang lebih murah. Baginya, itu merupakan solusi yang menggelikan.
"Ini sangat menggelikan buat saya, dan tentu menyedihkan buat masyarakat Aceh yang hendak berpergian ke Jakarta. Masa kita ke pusat ibu kota lebih murah jika dilalui pusat ibu kota negara Malaysia," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Asnawi, fenomena ini nantinya akan mendatangkan masalah baru yakni masyarakat kesulitan membuat paspor.
"Karena syarat membuat paspor harus ada tujuan ke Malaysia atau negara mana dituju. Sementara mereka hanya ingin berhemat ongkos dengan membuat paspor. Saya mengharapkan kepada pihak Imigrasi agar tidak mempersulit urusan masyarakat," ucap politisi dari Partai PAN ini.
Fenomena itu juga berdampak pada pembuatan paspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 Banda Aceh bahkan selama Januari ini sudah menerbitkan 200 lebih buku. Jumlah ini, diprediksi akan terus naik.
"Yang sudah kita keluarkan mencapai 200 buku dan bisa mencapai lebih dan ini berbeda lagi dengan layanan prioritas seperti lansia, bayi, dan orang-orang yang punya kebutuhan khusus," kata Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, Muhammad Hatta.
