- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar menilai dua figur calon presiden yang bersaing saat ini baik Jokowi dan Prabowo Subianto sama-sama punya problem serius soal HAM. Dua figur itu punya pekerjaan berat bila terpilih sebagai RI-1 periode 2019-2024.
Haris menilai seperti Jokowi yang mencanangkan program Nawacita. Dalam Nawacita, Jokowi menyuarakan menyelesaikan persoalan HAM.
"Jokowi-Kiai Maruf dan Prabowo-Sandi punya problem serius soal HAM. Kayak Jokowi kalau dilihat Nawacita, cukup konsisten. Konsisten tidak ada yang diselesaikan," kata Haris dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne dengan tema ‘Menjelang Debat Calon Presiden 2019 : Penegakan Hukum di Mata 01 & 02’, Selasa malam, 15 Januari 2019.
Dia menceritakan di era Jokowi, dirinya sudah mencoba membangun komunikasi dengan sejumlah pejabat menteri Kabinet Kerja. Kata dia, komunikasi ini maksudnya ingin menagih janji soal penyelesaian HAM.
Ia mengaku sudah menemui Menko Polhukam Wiranto, Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung Prasetyo sampai Teten Masduki ketika masih menjabat Kepala Staf Presiden.
"Tapi semua saling tunjuk. Jadi, aktor-aktor yang ditunjuk jokowi ini belum mampu memunculkan surat barang laporan penyelesaian di atas meja," jelas Haris.
Kemudian, terkait Prabowo Subianto, ia melihat ada keraguan keseriusan untuk menyelesaikan kasus peanggaran HAM. Alasannya, Prabowo masih diduga terlibat kasus pelanggaran HAM.
"Ada satu figur yang serius apa betul kita melakukan penegakan hukum kalau presidennya Prabowo. Karena nama dia ada di laporan berlambang Garuda di Komnasham," tutur Haris.
Kendati demikian, ia menyindir bila kubu tim sukses Prabowo pasti memberikan pembelaan. Menurut Haris, timses Prabowo pasti berdalih, isu HAM adalah mendeskreditkan jagoan capresnya.
"Bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, apakah betul dia bisa kalau menyelesaikan kasus dia sendiri, apa nani menjadi konflik interest?" tuturnya.
Lebih lanjut terkait isu penyelesaian HAM sudah menjadi kampanye klasik setiap pilpres. Hal ini menurutnya sudah terjadi sejak Reformasi.
"Dari kampanye zaman ke zaman di Pilpres, pasca reformasi, kampanye dan realitas itu berbeda," ujar Haris.
