Tudingan Said Didu dan Penjelasan BNI Soal Acara Presiden di Garut
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu memposting foto surat yang bikin heboh. Dalam surat itu, tercantum dugaan permintaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) ke BNI agar membiayai kunjungan Jokowi ke Garut, Jawa Barat.
Tudingan Said Didu ini langsung mendapat respon cepat dari pihak BNI. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVA, pihak BNI menjelaskan bahwa acara di Garut tersebut terkait dengan dukungan mereka terhadap pengembangan BUMDes.
“Terkait kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendesa) dengan BNI memang selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemendesa bekerja sama dengan BNI bertujuan untuk mendorong Pembentukan dan pengembangan BUMDES di seluruh Indonesia sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDES,” tulis pernyataan resmi yang VIVA terima.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi pelatihan pengelola BUMDES dan menjadi BUMDES sebagai Agen46 dimana BNI bisa memanfaatkan BUMDES sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDES saja.
Selain itu BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDES yang ada di desa-desa. Dalam pelaksanaan kegiatan program kerja sama pengembangan BUMDES, di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan. Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya.
Terdapat beberapa program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Garut, yang dilakukan oleh BNI bekerjasama dengan beberapa Instansi seperti program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas , Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019 , serta Kegiatan Serap Gabah telah dilakukan di banyak titik di wilayah Indonesia dan telah dilaksanakan dan dimulai sejak beberapa tahun lalu. Demikian rilis BNI berkaitan dengan program Pengembangan BUMDes di Garut, Jawa Barat, pada Jumat lalu.
Keterangan dari pihak BNI ini sekaligus menjadi bantahan atas tudingan Said Didu. Sebelumnya, Said Didu telah memposting foto dengan kop surat Kemendes PDDT. Surat itu terkait agenda Jokowi ke Kabupaten Garut pada Sabtu, 19 Januari 2019. Di surat tersebut, agenda Jokowi ditulis di Sarana Olah Raga (SOR) Jl. Merdeka Kota Garut.
"Lihat surat ini, Kementerian desa pun "meminta" BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI," kata Said Didu dalam akun Twitternya, @saiddidu yang dikutip Minggu, 20 Januari 2019.
Said heran karena semestinya dana BUMN tak bisa digunakan untuk kunjungan terkait kepentingan Jokowi dan rombongan.
"Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan," jelas Said.
Kemudian, ia pun menceritakan kebijakan saat masih menjadi Sekretaris Kementerian BUMN. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat Presiden RI. Kata dia, Kementerian BUMN dengan tegas melarang perusahaan pelat merah yang ingin membuat iklan karena itu SBY meraih penghargaan internasional.
"Uang BUMN hanya blh digunakan untuk kegiuatan BUMN, tdk boleh utk kekuasaan dan biayai pemerintah. Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN pun tdk boleh dari BUMN," kata Said yang juga eks Stafsus Menteri Energi Sumber Daya Mineral itu.
