- Dok. Yusril Ihza Mahendra
VIVA – Bebasnya narapidana terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, menarik perhatian publik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah melihat ada kesan keraguan-raguan dalam bebasnya pendiri Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu.
"Sinyal keraguan pertama yang dikirim adalah dasar daripada pembebasan itu sendiri. Karena ada yang mengatakan itu adalah hak dari Abu Bakar Ba'asyir. Kalau hak, ya bebas bebas saja," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.
"Enggak perlu diklaim sebagai sesuatu yang menggunakan instrumen yang ada pada presiden berupa grasi atau rehabilitasi," tambahnya.
Fahri menilai ada keinginan juga dari pemerintah dalam memanfaatkan Ba'asyir untuk kepentingan politik. Sementara dia yakin Ba'asyir tidak akan mau dimanfaatkan untuk itu.
"Pemerintah itu semacam ada agenda mau pakai ini menjelang pemilu. Saya kira Abu Bakar Ba'asyir enggak akan mau dipakai untuk kepentingan pemilu," ungkap Fahri.
Dia juga menilai pemerintah selama ini juga tidak jelas memposisikan Ba'asyir dalam konteks terorisme. Agenda pemberantasan terorisme dari pemerintah juga katanya tidak jelas.
"Pemerintah ini masih gamang dengan isu terorisme itu. Apakah Abu Bakar Ba'asyir itu pemimpin tertinggi dari Jamaah Islamiyah, itu juga sebenernya masih kacau. Enggak berani punya determinasi," kata Fahri.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
