- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Kubu Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 menilai dibatalkannya rencana pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir dari sisa masa hukumannya merupakan bentuk kelemahan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.
Pembatalan diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada Senin, 21 Januari 2019, atau hanya selang dua hari setelah rencana pembebasan digembar-gemborkan.
"Cara Pak Jokowi mengambil keputusan menunjukkan manajemen yang impulsif dan ketidakpahaman dalam mengelola pemerintahan," ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, melalui keterangan yang diterima pada Rabu, 23 Januari 2019.
Habiburokhman menyampaikan, rencana pembebasan Baasyir bahkan sempat dikonfirmasi langsung oleh Jokowi kepada wartawan. Pembatalannya yang lantas diumumkan oleh menteri yang memang memiliki tanggung jawab di bidang hukum dinilai membuat kredibilitas Jokowi menjadi buruk di masyarakat.
"Publik jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memimpin negeri ini?" ujar Habiburokhman.
Habiburokhman yang juga anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini menegaskan, pembatalan juga membuat Jokowi seolah tidak memiliki kuasa atas kebijakan yang ingin ia laksanakan.
"Saat debat capres kemarin Pak Jokowi bilang mempersilakan menterinya berdebat soal impor, toh ujung-ujungnya Beliau yang memutuskan. Dalam kasus Ustaz Baasyir ini kok lain?" ujar Habiburokhman.
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
