Distanbun Jateng Tanggung 100 Persen Asuransi Lahan Petani Miskin
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan menanggung 100 persen biaya premi yang dibayarkan para pemilik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berkategori miskin.
Kebijakan itu akan mulai diterapkan pada musim tanam (MT) tahun ini dengan sasaran luas lahan 45.000 hektare.
Kepala Distanbun Jateng Yuni Astuti menjelaskan bahwa AUTP merupakan program asuransi kepada petani atas risiko kegagalan panen.
Klaim bisa diberikan jika lahan pertanian yang ditanami padi mengalami kerusakan akibat banjir, kekeringan atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Premi yang harus dibayarkan tiap musim tanam, yaitu Rp180.000 per hektare. Namun, petani peserta AUTP hanya perlu mengeluarkan Rp36.000 per hektare, lantaran selama ini pemerintah memberikan subsidi 80 persen.
"Tahun ini, kami akan membayar seluruh premi AUTP sebesar Rp180.000 dengan luas 45.000 hektare. Sasarannya petani miskin. Nanti dibiayai dari APBD Jateng sebesar Rp9 miliar, termasuk diberikan pendampingan,” jelas Yuni, Kamis, 31 Januari 2019.
Yuni menyebut bahwa kebijakan itu sebagai bagian dari tujuh sasaran prioritas Pemprov Jateng lima tahun ke depan.
Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.
”Nanti setiap tahun akan menurun (sasaran lahannya). Tahun ini 45.000 hektare, lalu tahun depan 35.000 hektare, dan seterusnya. Syaratnya, peserta AUTP memiliki Kartu Tani, lalu memiliki luas lahan kurang dari 0,25 hektare,” jelas Yuni.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Dadih Permana mengapresiasi kebijakan Pemprov Jateng ini.
Menurutnya, memang diperlukan kehadiran Pemerintah Daerah untuk melindungi petani kategori miskin.
"Dengan diikutkan asuransi lahan para petani itu, maka mereka sudah tidak perlu was-was gagal panen. Apalagi, saat ini curah hujan tinggi yang berpotensi lahan pertanian mengalami kebanjiran," ujar Dadih Permana.
Dadih pun berharap kebijakan seperti ini dapat diikuti daerah lain.
“Makanya, tugas kami untuk melakukan sosialisasi. Ke depannya, kami akan dorong mereka untuk mandiri. Pemerintah akan berkomitmen dengan itu, karena belum semua (ikut asuransi),” kata Dadih Permana.
