- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA – Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri memastikan proses eksekusi penahanan terhadap terpidana kasus ujaran kebencian, Buni Yani adalah murni penegakan hukum. Ia menegaskan hal ini tanpa intervensi dari pihak manapun.
Hal itu disampaikan Mukri di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat malam, 1 Februari 2019. Terkait hal itu, Mukri pun mengimbau agar tidak ada pihak yang mempermasalahkan hal tersebut.
“Terkait ini saya mengimbau kepada para pihak yang mempermasalahkan dan mengajukan suara pembemtukan opini-opini. Kita itu murni hukum, kita murni penegak hukum tak terafiliasi kemana pun, dan eksekusi adalah bagian dari proses hukum,” kata Mukri.
Untuk itu, Ia pun berharap agar semua pihak bisa bersikap bijak dan tidak terprovokasi dengan perkara ini. Ia mengapresiasi Buni Yani yang bersedia menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Depok.
“Kita hanya penegak hukum eksekusi adalah suatu proses penegakan hukum. Jadi kalau ada yang bilang a atau b kita tidak akan terprovokasi,” katanya
Terkait rencana kuasa hukum Buni Yani yang bakal mengajukan Peninjauan Kembali atau PK, Mukri pun tak mempersoalkannya. Kata dia, itu adalah hak dalam proses hukum.
“PK silahkan saja karena itu hak.”
Kemudian, kata dia, proses eksekusi ini telah melalui serangkaian proses hukum. Putusan pengadillan mesti dihormati. Begitupun proses kasasi Buni yang ditolak MA.
“Kita harus flashback lagi, kita sudah melakukan proses persidangan, terdakwa sudah membuktikan apakah bersalah atau tidak. Kalau pun tidak kan bisa di pengadilan,” ujarnya.
