- VIVA/Dwi Royanto
VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendapatkan alokasi dana hingga Rp7 triliun, untuk pengadaan alat deteksi bencana. Anggaran itu telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
"Anggaran alat deteksi terintegrasi (bencana) ini dianggarkan Kementerian Keuangan selama tiga tahun senilai Rp7 triliun," kata Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan di Gedung Gubernuran, Semarang, Rabu 13 Februari 2019.
Anggaran sebesar itu akan dibagi-bagi kepada sejumlah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kebencanaan, seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Geologi. Lembaga-lembaga itu diminta mengusulkan pengadaan alat deteksi bencana di Indonesia.
Dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat Polri, TNI, dan BPBD se-Jawa Tengah itu, Doni menuturkan bahwa pengadaan alat deteksi bencana sangat penting, mengingat potensi bencana yang cukup besar. Sebab, dalam sepuluh tahun terakhir, tercatat 11.579 orang tewas akibat bencana. Jumlah itu, lebih dahsyat dari korban perang.
Dia menyebut bahwa masalah utama alat dekteksi kebencanaan adalah faktor perawatan. Soalnya, aparat BNPB kerap menemukan sebagian besar alat itu rusak, karena faktor alam maupun ulah manusia. Karenanya, ia mengusulkan menjadikan alat deteksi bencana sebagai objek vital yang wajib dijaga dengan ketat.
"Saya sudah lapor Presiden, bahwa banyak alat peringatan dini kita sudah tidak berfungsi. Saya usul alat ini jadi objek vital yang dijaga aparat. Dan, Pak Presiden telah perintahkan ke Pak Panglima untuk mengamankan alat ini," ujarnya.
Doni juga berencana membentuk tim intelijen kebencanaan, dengan awak atau aparaturnya para pakar di bidang kebencanaan. Tim ini akan meneliti, serta memberikan rekomendasi kepada BNPB tentang upaya-upaya penanggulangan bencana.
"Ada atau tidak ada bencana, mereka akan diskusi dan bertemu. Para pakar ini seperti Mossad (agen rahasia) di Israel. BPBD nanti juga akan diisi oleh beberapa anggota Kepolisian," katanya. (asp)
