- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Pertemuan pengurus pusat PDI Perjuangan dengan Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) menelurkan satu kesimpulan.
Pasukan Adat mengusulkan penetapan Hari Adat Indonesia yang akan diajukan kepada Presiden Jokowi.
Kedatangan mereka ke kantor DPP PDI Perjuangan diwakili oleh para pemangku adat, kerajaan, keraton dari seluruh Indonesia.
Dalam acara itu juga hadir hadir juga Ketua Dewan Adat Nasional Irwannur Latubual.
"Kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera menetapkan Hari Adat Internasional Indonesia. Kami songsong kelahirannya. Kami harapkan lahir keppres mengenai hal ini," kata Muhammad Akbar Amir Sultan Aliyah, yang juga Raja Tallo ke-19 itu saat menyampaikan usulannya di depan fungsionaris PDIP di Jakarta, Rabu 13 Februari 2019.
Adapun kata Akbar, usulan penetapan Hari Adat akan diajukan setiap tanggal 12 Juli yang bersamaan dengan kelahiran Dewan Adat Nasional di Demak, pada 12 Juli 1912.
Sementara itu Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjaungan, Idham Samawi mengatakan bahwa pihaknya sudah membahas dan menerima perwakilan Pasukan Adat Nusantara beberapa waktu lalu. Ia menyebut, pentingnya peran masyarakat adat sebagai benteng menangkal masuknya ideologi asing ke Indonesia.
"Masyarakat Adat Indonesia siap pasang badan terhadap siapa pun juga yang hendak mengganti Pancasila," kata Idham.
Sementara itu, sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan usulan itu akan segera dibawa ke pemerintah.
Ia memandang, keberpihakan Jokowi terhadap masyarakat adat terlihat saat diberikannya hak sertifikat ulayat.
"Maka itu kami akan memperjuangkan usulan Hari Adat Nasional itu kepada pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto.
