- VIVA.co.id/Dusep Malik
VIVA – Pasca Tol Trans-Jawa tersambung, banyak pihak yang menilai tidak efektif. Pasalnya, tarifnya dianggap masih mahal sehingga tidak mampu menekan biaya logistik. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku lebih memilih jalur arteri.
Di antara yang menilai tol yang dibangun era Jokowi tidak efektif, adalah pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang juga mantan Sekjen PAN, Faisal Basri. Bahkan ia menilai, harusnya yang digenjot adalah sektor laut, bukan jalur darat seperti tol.
Menyikapi itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, memberi pembelaan. Jubir TKN M.Misbakhun mengatakan, sebenarnya pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla menggenjot semua sektor, baik darat maupun laut. Buktinya, kata dia, banyak pelabuhan yang dibangun dan diberdayakan.
“Jadi keberadaan jalan tol yang merupakan infrastruktur darat merupakan kombinasi atau pelengkap dari keberadaan angkutan laut yang merupakan penunjang utama konsep Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo,” ujar Misbakhun melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 Februari 2019.
Jalur darat tetap dibutuhkan, meskipun diakuinya, distribusi logistik dalam jumlah besar bisa melalui laut. Tetapi, jalur darat seperti tol adalah berkesinambungan dengan sektor laut.
“Bila saat ini biaya logistik belum turun secara signifikan, hal ini karena masih dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan konektivitas antar-wilayah yang ada di Indonesia. Kami menilai pembangunan yang berkesinambungan antara jalan raya maupun jalan tol di darat dan pembangunan tol laut dapat mempersingkat jalur distribusi barang antar wilayah di Indonesia,“ ujar politisi Partai Golkar itu.
Hal positif yang dirasakan langsung olehnya, adalah warga di daerah pemilihannya, Pasuruan dan Probolinggo Jawa Timur. Menurutnya, hal itu semakin mempermudah distribusi setelah tol Pasuruan tersambung dengan Trans-Jawa.
Misbakhun juga mengutip kajian Bank Dunia tentang Logistic Performance Index (LPI) 2018. Hasilnya, Indonesia berada di posisi ke-46 dengan skor 3,15. “Capaian itu atau naik dari posisi sebelumnya dalam LPI 2017 di peringkat ke-63 dengan skor 2,98,” katanya.
Hanya saja, posisi Indonesia di LPI memang masih kalah dibandingkan Thailand (peringkat 32), Vietnam (39) dan Malaysia (41). Kata Misbakhun, capaian tersebut merupakan hal yang signifikan mengingat masih banyak kendala yang dihadapi Indonesia.
“Apalagi negara-negara itu telah terlebih dahulu membangun jalan tol secara masif ketimbang Indonesia. Pencapaian itu juga membuktikan bahwa keberadaan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang sedang dibangun pemerintah memiliki dampak positif,” ujarnya menjelaskan.
Ia mengaku, pemerintah juga telah memasukkan masalah konektivitas wilayah sebagai salah satu program yang akan dilaksanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.
“Dengan kelancaran jalur logistik barang, harga barang dapat terkendali, tidak ada kelangkaan sehingga inflasi tetap terjaga dan membentuk sebuah stabilitas pasar yang menguntungkan baik pedagang maupun pembeli.” (mus)
