- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA – Perwakilan DPD RI dari Nusa Tenggara Timur menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres di Medan Merdeka Utara, Senin 18 Februari 2019. Mereka mendatangi JK karena mendengar ada informasi penutupan Pulau Komodo.
"Saya selaku anggota DPD dari NTT, dengan ada wacana kemarin penutupan Pulau Komodo, sehingga pada hari ini dengan teman-teman dari NTT, dari Labuan Bajo, hadir untuk menemui Bapak Wapres," kata anggota DPD Andreanus Garu.
Andreanus juga mengaku mengundang secara resmi Wapres untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Dia berharap kedatangan JK bisa memulihkan keresahan masyarakat setempat.
"Karena bagaimana pun beliau punya tanggungnjawab yang luar biasa, karena beliau adalah Bapak Duta Komodo," ungkap Andreanus.
Sementara Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengakui pemerintah memang pernah membahas pengembangan destinasi pariwisata super, termasuk Pulau Komodo. Namun, dia membantah telah ada kesepakatan menutup dulu Pulau Komodo.
"Mungkin kita akan mengumumkan apa policy yang terbaik yang dilakukan Bapak Wapres saat kita nanti ke sana melihat sama-sama dengan menteri-menteri lain termasuk Menpar dan KLH," kata Sofjan.
Dia menyebut bisa saja destinasi itu hanya diperbaiki tanpa dilakukan penutupan. Atau menurutnya bisa juga dibuat semacam kuota untuk kunjungan ke sana.
"Supaya tidak merusak sehingga ini semua bisa dijalankan. Nah ini yang sedang didiskusikan koordinasinya oleh Ibu (menteri) KLH, karena dia punya wewenang," kata Sofjan.
Sebelumnya, keinginan Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, Viktor Laiskodat, menutup sementara Taman Nasional Komodo memicu polemik. Victor dalam suatu kesempatan menyatakan akan menggelontorkan Rp100 miliar untuk pembangunan ulang taman nasional tersebut.
Menurutnya, habitat komodo itu selama ini terbengkalai karena dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kami akan ambil alih (pengelolaan). Kami juga akan tutup untuk sementara waktu. Kalau ribut-ribut paling nanti presiden yang akan turun dan saat itu kami akan jelaskan alasannya," ujarnya di Kupang, Rabu pekan lalu.
