- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum menjangkau warga miskin secara menyeluruh. Di Provinsi Sulawesi Selatan, masih ada 475 ribu warga desil 1 yang terdata belum masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI).
Hal itu diungkapkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Maluku I Made Puja Yasa. Bersama pemerintah daerah, pihaknya akan berusaha memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga miskin secara menyeluruh.
"PBI khusus masyarakat miskin ini masih ada data yang belum masuk, jumlah yang non JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) masih ada 475 ribu orang di Sulsel yang belum ter-cover. Pak Wagub berharap, data ini bisa ter-cover," kata Puja Yasa, Sabtu, 2 Maret 2019.
Puja menerangkan, untuk menalangi layanan BPJS Kesehatan di Sulsel, dibutuhkan anggaran yang tak sedikit, Rp131 miliar per tahun. Berdasarkan hitungan tersebut, 40 persen atau sekitar Rp46,3 miliar ditanggung pemerintah daerah. Selebihnya, bersumber dari APBD di masing-masing kabupaten/kota di Sulsel.
Kebutuhan sebanyak Rp131 miliar dikalkulasi berdasarkan perhitungan biaya bulanan BPJS Kesehatan sebesar Rp23 ribu dikali 475 ribu jiwa. Artinya, setiap tahunnya warga desil 1 di Sulsel mendapatkan talangan layanan kesehatan Rp236 ribu.
BPJS Kesehatan juga mencatat, hingga saat ini 8,1 juta warga Sulsel telah terjangkau layanan JKN. Namun warga yang belum masuk dalam program kesehatan pemerintah juga masih terbilang besar, yakni 1,4 juta jiwa atau sekitar 16 persen dari total 9,4 juta jiwa warga Sulsel.
Puja Yasa menyatakan pihaknya terus menggenjot kinerja agar seluruh penduduk Sulsel dapat terjangkau layanan. Salah satu upayanya, menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan jaminan kesehatan bagi warga Sulsel merupakan prioritas utama. Saat ini, kata dia, pemerintah sedang berupaya menyelaraskan data dengan BPJS.
"Kalau untuk pembiayaan kesehatan masyarakat miskin, wajib untuk kita carikan. Infrastruktur bisa menunggu, irigasi bisa menunggu, wisata bisa menunggu, kalau orang sakit, sekarat tidak ada jaminan gimana? Artinya mereka tetap top priority," kata Sudirman.
